Survei INES: Masyarakat Ingin Presiden Tegas seperti Prabowo

JAKARTA, Mahffudd — Survei Indonesia Network Elections Survey (INES) menempatkan bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto pada urutan teratas sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi dengan 35,2 persen. Hal itu terungkap dalam launching survei tentang Elektabilitas Parpol dan Capres Jelang Pemilu 2014, di Ballroom Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (31/3/2014). 

Sementara itu, di urutan kedua, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Perjuangan Megawati Soekarnoputri (18,7 persen), dan diikuti bakal capres PDI-P Joko Widodo (9,4 persen).

"Berdasarkan survei, ada kecenderungan mayoritas masyarakat, yang diperlukan bangsa ini adalah ketegasan. Yang diharapkan masyarakat menjadi presiden saat terpilih nanti adalah Prabowo Subianto," ujar peneliti INES, Satya Wijayantara.

Tingginya elektabilitas Prabowo dalam survei ini, menurut Satya, karena masyarakat menginginkan pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan kuat, jujur, bersih, dan berkomitmen memenuhi janji.

Sementara itu, Direktur Eksekutif INES Irwan Suhanto mengatakan, elektabilitas Megawati yang melampaui Jokowi, bisa jadi cermin bahwa ada dua faksi di tubuh PDI-P. Ia menilai, turunnya pamor Jokowi karena masyarakat menganggap Jokowi belum punya kapasitas untuk menjadi pemimpin nasional. Temuan survei juga menganggap Jokowi tidak punya komitmen dalam memegang amanah rakyat.

Adapun untuk elektabilitas partai, survei INES juga menempatkan Gerindra pada urutan pertama dengan 25,4 persen, disusul PDI-P dengan 21,1 persen, dan Golkar di urutan ketiga dengan 18,9.

"Biarkan publik yang menguji hasil survei INES. Kita lihat nanti hasilnya setelah Pemilu 2014," ujar Irwan.

Survei ini dilakukan pada 14-21 Maret 2014 terhadap 6.588 responden di seluruh Indonesia. Responden merupakan warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih. Metode survei adalah multistage random sampling dengan margin of error +/- 1,21 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei ini dibuat dan dibiayai oleh Indonesia Network Election Survei bekerja sama dengan FSP BUMN Bersatu