Tentukan Arah Koalisi PPP Akan Gelar Mukernas

JAKARTA, KOMPOS.info – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan, internal partainya menuntut digelar musyawarah kerja nasional (mukernas) untuk menentukan arah koalisi PPP setelah berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober mendatang.

Menurut dia, keputusan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali bahwa PPP akan berada di luar pemerintahan adalah keputusan sepihak yang akan diminta pertanggungjawabannya dalam forum mukernas.

“Di dalam partai kami, ada aspirasi yang berkembang dari kader (untuk mendukung pemerintahan), sehingga aspirasi itu kan diakomodasi melalui mekanisme partai yang disesuaikan dalam AD/ART. Bisa melalui mukernas,” kata Suharso saat dihubungi, Minggu (24/8/2014).

Dia mengatakan, saat ini setidaknya sudah ada 24 dewan pimpinan wilayah PPP tingkat provinsi yang mendorong digelarnya Mukneras. Saat ditanyakan kapan mukernas akan digelar, Suharso menyatakan bahwa keinginan internal partai ingin secepatnya dilakukan.

“Selain itu, sesuai dengan arahan Mbah Maemoen, Ketua Majelis Syariah PPP, bahwa PPP diminta untuk tidak oposisi, dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar,” ucap mantan Menteri Perumahan Rakyat itu.

Menurut dia, forum Mukernas nantinya selain akan menentukan nasib koalisi PPP, juga akan meminta pertanggungjawaban Suryadharma sebagai ketua Umum. Hal pertama yang akan dipertanyakan adalah status Suryadharma sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dia menyebut, ada dorongan agar Suryadharma lebih baik mengundurkan diri dari Ketua Umum PPP.
“Kedua, ada keputusan-keputusan di rapimnas yang menyalahi forum di atasnya. Keputusan forum mukernas, yaitu ada nama-nama yang diusulkan untuk didukung PPP, tapi ternyata PPP justru mendukung Prabowo-Hatta yang tidak pernah masuk rekomendasi partai, apalagi kalau kemudian pilihan itu justru gagal,” tutur Suharso.