Rencana Bikin Bensin Jenis Baru Bergulir Lagi

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memutuskan akan mengeluarkan bensin jenis baru. Nama produknya masih dirahasiakan. Yang jelas, kualitasnya di atas premium, tapi tidak lebih baik daripada pertamax.

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, produk baru tersebut juga memiliki research octane number (RON) tersendiri. Lantaran tidak lebih bagus daripada pertamax, kandungan oktannya di antara 88 dan 92. ”Tidak masalah (ada produk baru). Yang jelas bakal untung karena menetapkan harga sendiri,” ujarnya kemarin (15/4).

Selama ini Pertamina mengaku masih rugi dalam menjual premium. Harga bensin jenis itu, meskipun sudah tidak disubsidi, masih ditetapkan pemerintah. Otoritas energi masih punya campur tangan untuk menentukan harga jual per liter. Contoh teranyar adalah saat harga premium naik pada akhir Maret lalu. Harga yang ditetapkan pemerintah berbeda dengan hitungan Pertamina.

Pembuatan bensin jenis baru itu sebenarnya sudah menjadi wacana lama. Pertamina dirasa perlu menjual bensin RON 90. Sejatinya dahulu produk itu ada dengan merek dagang premix.

Seperti diketahui, premium di Jawa, Madura, dan Bali saat ini dijual Rp 7.400 per liter. Sedangkan pertamax Rp 8.600 per liter. Untuk area, rencananya BBM jenis baru itu dijual di Pulau Jawa terlebih dahulu bulan depan.

Mekanismenya, BBM jenis baru diletakkan di area perkotaan. Posisi nozzle-nya menggantikan slang biru milik premium. Jadi, tidak ada investasi besar untuk memasukkan produk anyar itu. ’’Premium nanti diarahkan untuk transportasi umum dan sepeda motor,’’ terangnya.

Lantaran premium dibuat makin terbatas, SPBU yang memiliki produk tersebut hanya ada di pinggiran kota. Selain itu, produk RON 88 tersebut bisa ditemukan di beberapa pom bensin yang memiliki rute transportasi umum. Meski demikian, tidak ada aturan baku yang mendukung pembagian pengguna bensin itu.

Maksudnya, masyarakat tetap bisa memilih mau pakai bensin jenis apa di kendaraannya. Premium, pertamax, pertamax plus, atau produk baru. ’’Bebas, cuma lokasinya sudah berbeda. Kalau mau mendapat yang lebih bagus, bisa beli di tengah kota. Atau kalau mau lebih murah dengan kualitas lebih rendah, bisa ke pinggiran,’’ jelasnya.

Dia berharap bensin jenis baru itu bisa mengurangi kerugian Pertamina dari sektor penjualan BBM. Cara tersebut, kata Ahmad, sebenarnya mirip dengan penyediaan gas dalam tabung untuk segmen berkelas, yakni Bright dan Ease Gas. Nah, ketika ada momen Pertamina tidak bisa menaikkan harga elpiji 12 kg, harga dua produk berkelas itu dinaikkan. Dia yakin, bensin jenis baru tersebut bisa menolong Pertamina. ”Seberapa pun akan mengurangi kerugian. Apalagi, ini beda, lebih bagus, lebih hemat, lebih ramah lingkungan,” katanya.

Dirut Pertamina Dwi Soetjipto menambahkan, Pertamina berusaha untuk menekan kerugian. Seperti diberitakan, pada Januari dan Februari ini Pertamina rugi USD 212,3 juta atau setara Rp 2,75 triliun. ”Itu karena beban pembelian inventori saat mahal. Sekarang akan diperbaiki,” ungkapnya.

Meski mengalami masa sulit, Pertamina tidak bisa seenaknya menaikkan harga produk tertentu sebagai kompensasi. Cara itu, menurut mantan Dirut PT Semen Indonesia tersebut, malah bisa jadi bumerang.

”Enggak bisa menaikkan begitu saja. Nanti akan pindah ke produk subsidi,” tuturnya.

Read more

Google Malaysia Kena Hack 2015?

KOMPOS - GOOGLE Web Site Google Malaysia Pada Pukul 11-12 WIB 14/04/2015 Terkena Deface Seperti Gambar Berikut.

kompos google malaysia

Read more

Jokowi Bentuk Tim Investigasi Penembakan Paniai

Jokowi Bentuk Tim Investigasi Penembakan Paniai

Janji Bangun Pasar dan Jembatan di Papua

KUNJUNGAN PERDANA: Presiden Jokowi saat berdialog dengan tokoh masyarakat di Jayapura.

KOMPOS – JAYAPURA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya hadir di Papua, Sabtu (27/12). Salah satu kasus terhangat yang dibahas Jokowi dengan tokoh masyarakat di Jayapura adalah penembakan warga di Paniai. Jokowi menyatakan sudah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki duduk perkara penembakan warga sipil itu.

”Saya ingin mendapatkan data yang konkret dan valid dari semua penjuru. Detik itu juga saya sudah membentuk tim-tim kecil untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya dan akar masalahnya sebenarnya apa,” bebernya disambut tepuk tangan para tokoh.

Jokowi juga meminta konflik kekerasan di Papua tidak terjadi lagi. ”Intinya di situ, jangan saya ngomong, lalu kemudian ada kejadian lagi. Yang paling penting adalah kejadian ini jangan terjadi lagi di Papua. Karena yang ingin kita bangun adalah tanah Papua yang damai,” tegas Jokowi yang diamini para tokoh.

”Saya meyakini, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Dan masalah dialog nanti kita format agar pusat dengan daerah tiap hari sambung. Dan kalau ada masalah itu kita juga sambung,” imbuhnya.

Presiden pun menceritakan contoh persoalan yang pernah diselesaikannya. Ketika itu dia datang ke sebuah pulau di Sungai Tohor, Sumatera. Masyarakat di sana banyak dan menyampaikan, seumur hidup mereka tinggal di pulau tersebut, belum pernah ada presiden ke pulau itu. Ketika dia datang ke sana, masyarakat mengatakan bahwa mereka kini merasa memiliki presiden.

Di sini Jokowi menitipkan pesan bahwa pemimpin juga harus sering melihat, mengunjungi, dan mendengar masalah di tengah masyarakat. Jokowi lantas berjanji sering datang ke Papua, minimal tiga kali dalam setahun. ”Kalau kurang dari tiga kali, coba ingatkan saya. Tegur saja, bilang pak baru dua kali. Nanti saya datang,” katanya.

Jokowi teringat ketika masih menjabat wali kota Solo maupun gubernur DKI Jakarta. Semua masalah akan selesai bila dibarengi dialog. ”Pernah di Solo saya mau memindahkan pedagang kaki lima. Kami harus melakukan pertemuan selama tujuh bulan dan bertemu sebanyak 54 kali baru selesai. Di Tanah Abang juga sama. Pikiran saya dulu paling tidak harus empat atau lima bulan baru selesai. Ternyata hanya dua minggu selesai dan hanya empat kali pertemuan,” kisahnya.

Suami Iriana Widodo itu mengatakan, bagi dirinya, persoalan di Solo dan Tanah Abang tersebut dengan yang ada di Papua, kalau sudah disampaikan harus dikerjakan (dibangun), pemimpin harus merealisasikan. ”Pasar Sentani harus dibangun. Pasar Mama-Mama dan Pasar Yotefa juga akan dibangun. Ya harus dibangun karena di situ pedagang kecil mengais rezeki. Jangan sampai pasar kalah dengan mal, pasar kalah dengan toko,” tuturnya.

Untuk masalah Jembatan Holtekam seperti yang disampaikan Wali Kota Benhur Tommy Mano, yang menghabiskan anggaran Rp 1,4 triliun, Jokowi mengakui bahwa anggaran yang dibutuhkan sangat besar. Namun, bila untuk kepentingan orang banyak, jembatan tersebut tetap harus dibangun.

Pembangunannya, terang Jokowi, juga jangan hanya berharap dari APBN. Urunan atau gotong royong dari APBD provinsi dan APBD kota juga harus ada walau sedikit. ”Jangan semua dibebankan ke APBN karena APBN dibagi ke 500 lebih kabupaten/kota. Tapi, untuk Jayapura saya lihat panjang jembatannya 450 meter dan membutuhkan dana Rp 1,4 triliun. Ya sudah, pokoknya dimulai,” ucap presiden yang disambut tawa semringah wali kota.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan telah memerintah menteri perhubungan agar 2015 sudah memulai studi untuk pembangunan jalur kereta api di Papua. Bila studi tersebut rampung, pembangunan harus langsung dimulai.

”Ada uang berapa saja mulai. Sebab, kalau tidak, akan terlambat. Saya perintahkan harus dimulai. Saya tidak tahu dari kota mana, tapi harus dimulai. Saya tidak mau di tempat lain dibangun rel kereta api, tapi di Papua belum. Namanya infrastruktur itu kalau semakin diundur akan semakin mahal,” bebernya. Presiden pun menitipkan persoalan pembebasan lahan kepada pemerintah daerah. Sebab, selama ini persoalan jalan atau jalur kereta api selalu mentok di pembebasan lahan.

Sebelumnya, sesuai agenda, Presiden Jokowi akhirnya tiba di GOR Waringin Kotaraja sekitar pukul 17.50 WIT dan langsung disambut prosesi adat saat akan masuk ke GOR. Setelah itu Jokowi diperkenalkan kepada para pimpinan tokoh adat di Tanah Tabi. Jokowi yang melihat para pimpinan adat tersebut spontan berdiri dan menyalami mereka satu per satu sebagai bentuk penghargaan terhadap adat.

Benhur Tommy Mano yang diberi kesempatan berbicara langsung menyampaikan secara singkat bahwa Pemkot Jayapura meminta presiden bisa ikut membantu penyelesaian beberapa infrastruktur. Pertama, pembangunan Jembatan Hamadi–Holtekam, kedua Pasar Mama-Mama Papua, dan ketiga Pasar Yotefa Abepura. Tommy juga menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung program presiden. (ade/c9/end)

Read more

Ujian Nasional Dihapus, Diganti Evaluasi Nasional

Ujian Nasional Dihapus, Diganti Evaluasi Nasional

Ujian Dikembalikan ke Fungsi Evaluasi

BUKAN PENENTU: Siswi SMAN 1 Surabaya mengerjakan soal ujian nasional 2014.

KOMPOS - JAKARTA – Semangat pembenahan pendidikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan masih menggebu. Setelah membenahi kurikulum, kini giliran ujian nasional (unas) yang disasar. Kemendikbud berencana mengganti unas dengan evaluasi nasional (enas). Kepastian perubahan itu diperkirakan muncul pekan depan.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara unas terus mematangkan konsep perubahan tersebut dengan rapat-rapat teknis persiapan penyelenggaraan periode 2015. Rabu (24/12), misalnya, tim BSNP mengadakan rapat dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud.

’’Kami berharap pekan depan sudah ada titik jelasnya. Sekarang masih tahap usulan dari unas menjadi evaluasi nasional,’’ kata anggota BSNP Teuku Ramli Zakaria di Jakarta kemarin.

Menurut dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu, perubahan dari unas ke enas tidak sekadar pergantian nama. Pria kelahiran Banda Aceh, 2 September 1952, tersebut menjelaskan, misi perubahan itu ingin mengembalikan fungsi ujian tahunan tersebut. ’’Kita ingin mengembalikan kembali ke fungsi evaluasi,’’ jelas dia. Mulai evaluasi sekolah, guru, hingga satuan pendidikan.

 kanal bojonegoro portal bojonegoro radar bojonegoro

Menurut Ramli, perubahan tersebut muncul berdasar kajian-kajian dan penyerapan aspirasi dari beberapa pihak. Jadi, itu tidak ditetapkan sepihak oleh Kemendikbud atau BSNP saja. Tetapi, pihaknya juga menjaring persepsi dari masyarakat soal pelaksanaan unas selama ini. ”Seperti persepsi bahwa unas itu menjadi ujian mati-matian para siswa untuk mengejar kelulusan,” ujarnya.

Selain memastikan perubahan, Ramli menuturkan, Kemendikbud sedang menggodok standar unas 2015. Karena belum ada keputusan resmi, saat ini acuan kelulusan unas 2015 tetap merujuk pada Permendikbud 44/2014. Di dalam peraturan yang diteken mantan Mendikbud Mohammad Nuh itu, nilai akhir kelulusan didapat dari penggabungan nilai unas murni dan nilai sekolah. Porsi dua unsur tersebut sama besar, yakni 50 persen. Dalam konsep baru yang digodok, penentuan kelulusan ujian 2015 dikembalikan ke sekolah. ”Peran pemerintah pusat untuk urusan kelulusan mulai dikurangi,” tambah Ramli. kompos.info kompos

Sat dikonfirmasi secara terpisah, Mendikbud Anies Baswedan menolak menjelaskan panjang lebar. Soal perubahan unas ke enas, menteri asal Kuningan, Jawa Barat, itu tidak membantah, tetapi juga tidak membenarkannya. Dia mengatakan, saat ini Kemendikbud berfokus pada urusan evaluasi kurikulum 2013 (K-13).’’Akan saya jelaskan setelah urusan ini (K-13) selesai. Nanti ada waktunya,’’ kata Anies, lantas tersenyum. Dia juga enggan mengomentari kecenderungan pemerintah saat ini yang terkesan ’’pokoknya beda’’ dengan kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). kompos saiful aziz

Seperti diketahui, selain kurikulum dan unas, program bantuan siswa miskin (BSM) di era SBY diganti menjadi program kartu Indonesia pintar (KIP) di era Jokowi. Kemudian, program BPJS Kesehatan didompleng program kartu Indonesia sehat (KIS). Lalu, program keluarga harapan (PKH) di era SBY diganti menjadi kartu simpanan keluarga sejahtera (KSKS). (wan/c6/kim)

Read more

Pemerintah Setuju Bensin Dihapus

Pemerintah Setuju Bensin Dihapus

SPBU Asing Terancam Gulung Tikar

HAPUS PREMIUM: Suasana pengisian bahan bakar di salah satu SPBU di Surabaya.

KOMPOS - JAKARTA – Rekomendasi tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) untuk menghentikan pengadaan bensin dengan research octane number (RON) 88 atau premium mendapat sinyal lampu hijau dari pemerintah. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), misalnya, mengakui sudah mendengar masukan dari tim reformasi. Saat ini usul tersebut masih dikaji. ”Tapi, saya kira itu usul baik,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Senin (22/12).

Menurut JK, setidaknya ada dua alasan premium bisa dihapus dari peredaran. Pertama, saat ini tidak ada produsen yang memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dengan RON 88. Akibatnya, Pertamina harus mengimpor BBM RON 92, lalu mencampurnya dengan nafta agar turun menjadi RON 88. ”Jadinya susah,” katanya.

Kedua, kualitas BBM dengan angka oktan yang lebih tinggi sudah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kendaraan bermotor. Saat ini sebenarnya semua mobil memang mensyaratkan penggunaan BBM dengan RON minimal 92 atau sekelas pertamax agar pembakaran mesinnya lebih sempurna. ”Supaya mesinnya lebih awet,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said mengapresiasi apa yang sudah dihasilkan tim reformasi. Dia menyebutnya sudah sejalan dengan tujuan pembentukan tim untuk mengurangi seminimal mungkin ruang-ruang bagi mafia pemburu rente migas. ”Pandangan dari tim RTKM mengalihkan RON 88 ke RON 92 akan mengurangi ruang praktik bisnis kartel,” katanya.

Untuk implementasi rekomendasi tersebut, Sudirman mengatakan butuh waktu guna berbicara dengan Pertamina. Itu perlu dilakukan karena Pertamina yang punya kilang.

Terpisah, Direktur Ritel dan Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menyatakan, perubahan premium menjadi pertamax bukan tidak mungkin dilakukan. Malah, waktu dua atau tiga bulan cukup untuk mewujudkan rekomendasi tersebut. Apalagi kalau kilang milik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban digunakan sepenuhnya oleh Pertamina.

”Kalau bisa dioperasikan, tidak perlu lagi ada pencampuran nafta pada jenis tertentu untuk menghasilkan RON 92,” terangnya. Di samping itu, sesuai dengan refinery development master plan (RDMP), seluruh kilang milik Pertamina akan di-upgrade untuk bisa menghasilkan jenis bahan bakar berkadar baik.

”Setiap kilang bisa menghasilkan 200 ribu barel jenis RON 92. Di seluruh kilang milik Pertamina, bukan Kilang Balongan saja,” ucapnya. Seperti diberitakan, Pertamina memang sedang menjalin kerja sama dengan tiga perusahaan minyak asal Jepang, Arab Saudi, dan Tiongkok untuk meng-upgrade kondisi kilang.

Sebab, saat ini enam kilang Pertamina hanya mampu memproduksi 800 ribu barel per hari. Jauh dari kebutuhan nasional yang memerlukan 1,5 juta barel per hari. Kalau proyek sudah disepakati, dibutuhkan waktu setidaknya empat tahun ke depan untuk realisasi.

Direktur TPPI Basya G. Himawan mengatakan, pihaknya siap bekerja sama untuk mewujudkan peralihan dari premium ke pertamax. Kilangnya bisa memproduksi RON 92 ataupun yang lebih rendah. Kepada koran ini, dia menyebut tidak ada persyaratan khusus agar pemerintah bisa membebankan produksi ke TPPI. ”Langsung saja. Kami tunggu kepastiannya,” terang Basya melalui sambunga telepon.

Untuk memproduksi, pihaknya siap bekerja sama dengan Pertamina, pemerintah secara langsung, atau secara independen. Untuk kapasitas produksi, kilang TPPI disebutnya bisa menghasilkan RON 92 atau pertamax sampai 45 ribu barel per hari. Sedangkan premium 60 ribu barel per hari.

Terpisah, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi setuju jika bensin premium dihilangkan. Dengan begitu, tidak ada lagi polemik pengaturan konsumsi premium dan pertamax. Positifnya, semua mobil akan menikmati bahan bakar berkualitas lebih baik. ”Mobil-mobil baru seharusnya memang pakai RON 92,” tuturnya.

Menurut Budi, total ada sekitar 10 juta unit mobil yang beredar saat ini yang menjadi konsumen stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Namun, dia tidak bisa memperkirakan berapa jumlah mobil yang mengonsumsi premium. Budi mengakui, pemerintah kesulitan untuk mengontrol pembelian BBM. ”Mau beli premium, pertamax, solar itu hak konsumen,” ucapnya.

Dengan dihilangkannya premium, hanya akan ada BBM jenis pertamax di SPBU. Hal itu, lanjut Budi, semakin mempermudah pengawasan dan mengurangi penyelewengan. ”Seperti LCGC (low cost green car) itu wajibnya pakai pertamax, tapi banyak juga yang isi premium. Risikonya tanggung sendiri. Menurut produsen, kalau pakai premium, dua tahun mesin bisa rusak. Garansi juga bisa tidak berlaku,” tegasnya.

Namun, Budi menolak asumsi bahwa LCGC memakan BBM subsidi dengan volume yang sangat besar. Pasalnya, penjualan LCGC hanya berkisar 120 ribu unit per tahun atau sekitar 1 persen dari total penjualan mobil nasional yang tembus 1,2 juta unit. ”Jadi, 99 persen konsumennya dari mobil jenis lain. Apalagi, LCGC irit banget, 1 liter bisa 20 kilometer. Kalaupun pakai pertamax nggak akan banyak berpengaruh ke kantong,” jelasnya.

Di tempat terpisah, pengamat ekonomi Aviliani mendukung upaya penghapusan BBM jenis premium. ”Langkah penghapusan tersebut cukup baik. Karena berapa pun RON yang digunakan, baik RON 88 maupun RON 92, yang jelas semuanya harus subsidi tetap. Di sisi lain, penghapusan BBM jenis premium juga dapat mempersempit ruang gerak mafia migas yang kerap mempermainkan harga pasar,” jelasnya kepada Kompos.

Aviliani mengungkapkan bahwa jumlah ideal selisih antara BBM jenis RON 88 dan RON 92 minimal harus Rp 2 ribu. Sebab, hal tersebut akan memengaruhi daya beli masyarakat terhadap konsumsi BBM. ”Hal itu bertujuan agar ada peralihan konsumsi masyarakat dari yang semula RON 88 menjadi ke RON 92,” tambahnya.

Pertamina, imbuh Aviliani, juga harus membangun kilang baru agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, adanya kilang baru tersebut akan memungkinkan munculnya harga pasar yang lebih murah daripada biasanya.

”Dua tahun lalu Pertamina bilang masih kurang pembangunan dua kilang. Seharusnya dalam waktu dekat segera direalisasikan hal itu agar ketergantungan impor berkurang,” tuturnya. Dengan adanya kilang-kilang baru yang beroperasi nanti, dia yakin kapasitas produksi dan kualitas BBM akan meningkat.

Aviliani juga membandingkan harga di dalam negeri dengan harga di luar negeri. Indonesia, lanjut dia, menetapkan harga pasar yang terlampau murah. Karena itu, subsidi pada bukan barang wajib ditetapkan. Meski nanti pemerintah harus siap menghadapi kekagetan konsumen yang harus membayar harga lebih mahal daripada biasanya.

SPBU Asing

Rencana kebijakan subsidi untuk bahan bakar RON 92 yang produknya dikenal sebagai pertamax bisa berdampak buruk pada SPBU asing. BPH Migas sebelumnya mengusulkan besaran subsidi tetap antara Rp 1.500 sampai Rp 2.000. Kalau angka itu disetujui dan dipindahkan ke pertamax, harga pertamax bisa turun sampai Rp 7.950 untuk Jabodetabek.

Tentu saja itu jadi mimpi buruk bagi SPBU asing yang masih menjual Rp 9.950. ”Pengalihan subsidi bisa menekan SPBU asing seperti Shell untuk menurunkan harganya,” ujar Ketua Tim RTKM Faisal Basri. Nah, kalau tidak mau menurunkan harga karena takut rugi, SPBU asing tetap menjual dengan disparitas harga yang cukup lumayan. Bukan tidak mungkin itu membuat pembeli lari.

Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan salah satu upaya untuk membangun kedaulatan energi. Untuk menjaga iklim, sebenarnya Shell, Petronas, maupun Total punya kesempatan yang sama untuk mendistribusikan BBM subsidi.

Jadi, nanti di SPBU asing ada harga yang sama untuk produk RON 92. Setiap tahunnya BPH Migas membuka beauty contest bagi perusahaan-perusahaan yang berminat mendistribusikan BBM subsidi. Untuk tahun ini, pemenangnya adalah PT Pertamina dan PT AKR Corporindo.

”Silakan saja, siapa saja. Setiap kali seleksi, puluhan perusahaan ikut. Lantas kita seleksi administrasinya, seleksi teknik, sampai finansial. Tahun ini pilihan mengerucut dan memberikan penugasan BBM subsidi melalui badan usaha yang punya infrastruktrur, yakni Pertamina dan AKR,” jelasnya.

Shell maupun Petronas sebenarnya pernah ikut beauty contest. Namun, Ibrahim ingat betul, dua perusahaan itu mundur karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. Yang paling berat adalah kepemilikan infrastruktur di luar Jawa atau Jabodetabek.

Kalau mau mendistribusikan BBM subsidi, SPBU asing mutlak perlu membangun jaringan lagi. Tidak mudah dan butuh biaya besar memang. Tetapi, itu syarat mutlak karena distribusi BBM subsidi ada di tangan pemerintah. ”Kalau memenuhi syarat, siapa pun bisa ikut mendistribusikan,” tuturnya.

Di sisi lain, Ibrahim mengatakan, realisasi dari rekomendasi perlu karena permintaan atas BBM beroktan tinggi makin besar. Kendaraan keluaran terbaru disebutnya meminta oktan tinggi untuk menggerakkan mesin dengan baik.

Shell sebagai salah satu SPBU asing yang terancam gulung tikar karena menjual bahan bakar RON 92 lebih tinggi daripada Pertamina belum bisa berkomentar banyak. Country Marketing Manager Shell Retail Julio Manuputty saat dihubungi semalam memilih menunggu langkah pemerintah atas rekomendasi itu. ”Kami belum bisa memberikan komentar. Masih menunggu peraturannya bagaimana nanti,” jawabnya. Ucapan yang sama muncul saat disinggung apakah rekomendasi yang disampaikan tim pimpinan Faisal Basri tersebut merugikan pihaknya atau tidak.(dim/owi/wir/dee/c9/kim)

Read more

BKN Pastikan 2015 Ada Perekrutan CPNS

Aturan Diperketat, Kuota Belum Ditetapkan

KOMPOS - JAKARTA–Kabar penghentian sementara (moratorium) perekrutan CPNS oleh Kementerian PAN-RB lima tahun ke depan sempat membuat geger masyarakat. Namun, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan, tahun depan masih ada tes penerimaan calon abdi negara.

Kepala Biro Humas BKN Tumpak Hutabarat menjelaskan, beberapa waktu lalu memang muncul kabar adanya moratorium tes CPNS hingga lima tahun ke depan. ’’Moratorium itu tidak berarti berhenti total. Tahun depan (2015, Red) masih ada tes CPNS,’’ katanya di Jakarta kemarin.

Meski begitu, Tumpak mengatakan bahwa usul kuota penerimaan CPNS tahun depan diperketat. Dia menjelaskan bahwa instansi, khususnya pemerintah daerah, harus melihat dahulu nota keuangan APBD masing-masing. Pemda dengan belanja pegawai sekitar 70 persen dipastikan tidak akan mendapat alokasi CPNS baru.

’’Daerah-daerah itu kita minta untuk berfokus menata CPNS dahulu,’’ jelas dia. Sebab, dengan alokasi anggaran 70 persen untuk belanja pegawai, diasumsikan sudah tidak membutuhkan tambahan CPNS baru lagi. Jika ditambah, anggaran pemda habis untuk gaji pegawai.

Terkait dengan pelaksanaan tes CPNS baru tahun depan, Tumpak menyatakan belum ada kepastian. Dia menjelaskan, tes CPNS 2015 diadakan setelah semua rangkaian tes CPNS 2014 selesai. Meski sekarang mendekati pergantian tahun, lanjut Tumpak, terdapat beberapa instansi yang belum melaksanakan tes CPNS 2014.

Instansi yang hingga kini belum melaksanakan tes CPNS 2014 adalah Pemprov Papua Barat, Pemprov Papua, Pemkot Tomohon, Pemkot Sorong, Pemkot Jayapura, dan Pemkot Banda Aceh. Kemudian, Pemkab Yalimo, Pemkab Yahukimo, Pemkab Waropen, Pemkab Tolikara, Pemkab Teluk Bintuni, Pemkab Tanjung Jabung Timur, Pemkab Sorong Selatan, dan Pemkab Supiori.

Selain itu, Tumpak belum bisa memberikan penjelasan tentang kuota tes CPNS 2015. Sebab, panitia seleksi nasional (panselnas) akan membuat regulasi permohonan kuota CPNS baru yang ketat.

Tumpak juga memaparkan perkembangan penyelesaian tes CPNS 2014. Selain beberapa instansi belum menjalankan tes kompetensi dasar (TKD), pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) belum diproses. ’’Meski ada instansi yang sudah mengumumkan kelulusan TKD, belum ada pemberkasan NIP di BKN hingga saat ini,’’ jelas dia.

Tumpak mengatakan, pemberkasan NIP bagi CPNS yang lulus tes 2014 tidak harus selesai tahun ini juga. Urusan gaji dihitung mulai NIP sudah keluar, bukan saat dinyatakan lulus ujian. Khusus untuk instansi BKN, menurut Tumpak, juga belum ada pemberkasan NIP untuk CPNS baru. (wan/c4/end)

Read more

Harga BBM Turun Akhir Desember

Subsidi Premium Saat Ini Hanya Rp 165 Per Liter

KOMPOS - JAKARTA – Turunnya harga minyak dunia membuat pemerintah mengalkulasi kembali besaran harga BBM subsidi. Terbuka kemungkinan harga premium dan solar diturunkan.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, saat ini pemerintah mengkaji beberapa opsi untuk menyikapi turunnya harga minyak. Salah satunya adalah revisi harga BBM subsidi. ”Mudah-mudahan sebelum akhir tahun diumumkan,” ujarnya setelah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dari Korea Selatan di Bandara Halim Perdanakusuma Jumat malam (12/12).

Menurut Sofyan, pemerintah memiliki tiga opsi yang bisa diambil. Sayang, dia belum bersedia memerinci opsi apa saja yang tengah dimatangkan. ”Yang jelas, (kebijakan) nanti bisa dirasakan rakyat,” katanya.

Sofyan mengatakan, pemerintah menginginkan kebijakan yang sifatnya permanen. Sebagaimana diketahui, selama ini pemerintah selalu dipusingkan dengan membengkaknya beban subsidi karena naiknya konsumsi atau lonjakan harga minyak dunia. ”Kita ingin masalah itu tidak terulang-ulang,” ucapnya.

Salah satu opsi yang dinilai bisa menjadi solusi permanen atas permasalahan subsidi BBM adalah skema subsidi yang dipatok di angka tetap atau fixed subsidy. Dengan skema tersebut, harga BBM subsidi akan naik turun mengikuti harga keekonomian BBM.

Misalnya, jika pemerintah mematok subsidi Rp 1.000 per liter dan harga keekonomian premium Rp 10.000 per liter, harga jual premium subsidi menjadi Rp 9.000 per liter. Namun, bila harga keekonomian turun menjadi Rp 9.000 per liter, harga premium turun menjadi Rp 8.000 per liter.

Lantas, berapa harga keekonomian premium? Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamudji, harga keekonomian premium saat harga minyak dunia turun mendekati level USD 60 per barel dan nilai tukar rupiah di kisaran 12.300 per USD adalah Rp 8.665 per liter. ”Jadi, harga premium saat ini (yang Rp 8.500) disubsidi Rp 165 per liter,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, harga keekonomian BBM ditentukan oleh harga minyak dunia. Namun, karena separo lebih BBM subsidi Indonesia berasal dari impor, variabel nilai tukar juga berpengaruh. Semakin lemah rupiah, harga keekonomian akan makin mahal.

Jumat lalu (12/12) nilai tukar rupiah sudah menembus Rp 12.432 per USD. Itu merupakan level terendah sejak November 2008. Nilai tukar tersebut jauh lebih lemah bila dibandingkan dengan asumsi makro dalam APBN Perubahan 2014 yang dipatok Rp 11.600 per USD maupun asumsi APBN 2015 yang sebesar Rp 11.900 per USD.

Kalkulasinya, jika dalam beberapa waktu ke depan rupiah bisa kembali menguat, lalu harga minyak dunia melanjutkan tren penurunan, harga keekonomian premium bisa jadi akan lebih rendah dari Rp 8.500 per liter. Artinya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan subsidi, namun justru bisa meraih untung.

 kompos migas bojonegoro lamongan cepu gayam blok samsung minyak kasiman kandangan malo

Itulah yang tidak diinginkan pemerintah. Sofyan Djalil memastikan, pemerintah tidak akan mengambil untung dari penjualan BBM bersubsidi. Karena itu, jika memang harga keekonomian premium sudah berada di bawah Rp 8.500 per liter, pemerintah membuka opsi untuk mengevaluasi harga premium bersubsidi. ”Sebab, minyak ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ucapnya. (owi/c10/sof)

Read more

Harga BBM Bersubsidi Bakal Turun

Harga BBM Bersubsidi Bakal Turun

Jika Subsidi Tetap Segera Diterapkan

KOMPOS - JAKARTA – Rencana pemerintah untuk menerapkan fixed subsidy atau subsidi tetap pada BBM mulai 2015 bakal membuat harga premium dan solar cenderung turun. Sebab, dengan tren harga minyak dunia yang landai, harga BBM bersubsidi saat ini bisa bakal terus terpangkas.

Lead Economist World Bank-Indonesia Ndiame Diop mengatakan, selain mengurangi ketidakpastian fiskal, upaya mengunci subsidi BBM dalam level tertentu bisa meringankan masyarakat. Sebab, skema fixed subsidy dapat mengakomodasi kondisi penurunan harga minyak dunia.

”Saat ini harga minyak sudah turun lebih dari 30 persen. Jika terus turun, kami lihat akan ada penurunan pada harga BBM di Indonesia. Yang jelas, harga minyak tahun depan diperkirakan lebih rendah daripada tahun ini,” ujarnya dalam pemaparan Indonesia Economic Quarterly di Jakarta Senin (8/12).

Merujuk data Bloomberg, harga minyak mentah WTI (acuan Amerika Serikat) kemarin anjlok 1,02 persen ke level USD 65,17 per barel untuk kontrak Januari 2015. Dalam periode kontrak yang sama, minyak mentah Brent (acuan Eropa) turun 1,40 persen pada posisi USD 68,10 per barel.

Harga minyak dunia saat ini terus melandai. Itu dipicu meningkatnya suplai minyak pada negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Penemuan cadangan energi baru, yakni shale oil dan shale gas (migas yang terdapat di lapisan bebatuan) di AS, membuat perang harga energi tidak terelakkan. Negara-negara OPEC enggan mengurangi pasokan minyak agar harga minyak terus murah serta shale oil dan shale gas AS tidak kompetitif.

Ndiame menegaskan, dengan penurunan harga minyak, gap antara harga yang dipatok sekarang dan harga keekonomiannya akan semakin dekat. Tidak pelak, penghematan terhadap anggaran negara pun semakin besar. ”Harga minyak akan membuat penyesuaian terhadap margin hingga biaya lainnya sesuai dengan harga pasar. Dari situ akan tampak implikasi terhadap penghematan fiskalnya,” ujar dia.

Managing Director Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan mengatakan, idealnya subsidi BBM memang dikunci. Apalagi, sebagian negara seperti Malaysia sudah sepenuhnya menghapus subsidi BBM. ”Ini (subsidi tetap) harus negosiasi dengan DPR. Tapi, idealnya memang subsidi dikunci,” tuturnya.

Subsidi tetap, menurut Fauzi, akan membawa keuntungan bagi Indonesia sebagai net importer minyak. Sebab, harga minyak dunia saat ini terus turun. Dengan demikian, harga BBM bersubsidi diperkirakan juga bisa lebih rendah daripada harga yang dipatok saat ini.

Dengan asumsi harga minyak global stabil di level USD 65–USD 67 per barel dan subsidi tetap Rp 1.000 per liter, harga premium bersubsidi bisa turun ke posisi Rp 8.300 per liter. ”Tingkat keekonomian RON 88 (premium) sekarang Rp 9.300 per liter. Jadi, kalau subsidi tetap Rp 1.000 per liter, RON 88 bisa Rp 8.300 per liter,” ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang Brodjnegoro mengatakan, pemerintah memastikan menggunakan sistem fixed subsidy atau subsidi tetap untuk BBM pada 2015. Selain bisa melonggarkan ruang fiskal, subsidi tetap bakal menyelaraskan harga BBM bersubsidi dengan harga minyak dunia yang kini dalam tren penurunan.

”Nanti (harga BBM) mencerminkan pergeseran harga di internasional. Tahun depan kita terapkan,” ungkapnya.

Bambang menerangkan, anggaran subsidi energi pada tahun depan juga jauh berkurang apabila menggunakan subsidi tetap. Pada APBN 2015, subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), BBN, LPG, dan LGV dipatok Rp 276,01 triliun. Sebaliknya, dengan subsidi tetap, penurunan subsidi bahan bakar bisa mencapai 50 persen. ”Pokoknya, (subsidi BBM) turunnya jauh, di bawah Rp 140 triliun,” terangnya. Dengan demikian, penghematan oleh pemerintah bisa mencapai Rp 136 triliun.

Terpisah, setelah mengumumkan tiga direktur baru, Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto menyatakan dukungannya terhadap rencana penerapan subsidi tetap BBM. Menurut dia, pola itu akan memudahkan pengawasan subsidi. Namun, dia meminta pemerintah memberikan pemahaman terhadap masyarakat terlebih dahulu.

’’Kami siap bila itu nanti dilaksanakan. Kami sebagai pelaku bisnisnya siap-siap saja. Tinggal masyarakat ini gimana menanggapinya,’’ kata dia. kompos portal bojonegoro migas pertamina bojonegoro

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, opsi subsidi tetap masih terus dimatangkan. Pembahasan rencananya selesai sebelum 2014 berakhir. Hingga kini, dia mengaku, belum ada perkembangan lagi soal rencana pemberian subsidi tetap sebesar Rp 1.000 sampai Rp 1.500 itu. (gal/dim/c10/sof)

Read more

Tarif Listrik Khusus untuk Pelanggan Kelas Atas

Tarif Listrik Khusus untuk Pelanggan Kelas Atas Berlaku Mulai 1 Januari 2015

KOMPOS - JAKARTA – Pemerintah akan memberlakukan tarif listrik khusus bagi pelanggan tertentu, yakni rumah mewah, hotel, hingga mal. Tarif itu berlaku mulai 1 Januari 2015. Berdasar Peraturan Menteri ESDM No 31/2014 tentang tarif listrik, tarif yang disediakan PT PLN nanti bersifat adjustment (menyesuaikan). Jadi, tarif listrik tidak tetap, bisa naik atau turun bergantung pada perubahan indikator.

Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun di gedung Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mengungkapkan, ada tiga indikator yang memengaruhi tarif listrik khusus itu. Yakni, inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), kurs rupiah yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), serta harga minyak Indonesia atau Indonesian crude oil price (ICP).

’’Kalau biaya pokok naik, tarif ikut naik. Kalau biaya penyedia jasa listrik turun, tarif ikut turun,’’ terangnya.

Perubahan itu membuat tarif adjustment mirip harga BBM nonsubsidi (pertamax). Sebab, pemerintah tidak lagi memberikan subsidi tarif listrik untuk pelanggan tertentu tersebut.

Di antara 17 golongan tarif pelanggan, ada 12 golongan yang tarifnya disesuaikan. Yakni, rumah tangga mulai daya 1.300 VA, pelanggan bisnis berdaya 6.600 VA–200 kVA, hingga industri dengan daya lebih dari 200 kVA sampai 30 ribu kVA. Di antara 61 juta pelanggan, yang dikenai tarif adjustment sekitar 19 persen.

Untuk mendapat tarif yang tepat, PLN tiap bulan akan mengkaji. Termasuk, menetapkan tarif listrik setiap tanggal 1 pukul 00.00. Benny menjelaskan, ICP menjadi salah satu indikator karena harga batu bara atau gas sebagai sumber pembangkit listrik mengikuti harga minyak. ’’ICP berdampak besar. Itu kita ambil (sebagai acuan, Red),’’ tegasnya.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman menambahkan, penggunaan tarif nonsubsidi atau adjustment akan memberikan penghematan hingga Rp 8,5 triliun. Hal tersebut siap diterapkan karena DPR juga sudah menyetujui mekanisme tarif baru itu.

Sebenarnya, lanjut dia, tarif adjustment itu tidak diterapkan serentak pada 1 Januari nanti. Sebab, tarif untuk empat golongan lebih dahulu diberlakukan pertengahan tahun lalu. Yakni, golongan R-3, B-2, B-3, dan P-1. ’’Untuk awal tahun nanti, ada delapan golongan yang menggunakan tarif adjustment,’’ terangnya.

Di tempat yang sama, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra menyampaikan, jika ada gangguan PLN, kompensasi atas gangguan listrik tersebut akan dinaikkan dari tahun sebelumnya. Kalau tahun ini besarannya 10 persen dari tagihan minimal, tahun depan naik 20 persen. Aturan itu juga sudah tertuang dalam Permen ESDM No 33/2014 tentang tingkat mutu pelayanan.

Ada lima indikator untuk menentukan layak tidaknya konsumen mendapat potongan tagihan. Mulai lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya tegang rendah, kesalahan pembacaan meter kWh, dan waktu koreksi kesalahan rekening.

Satya melanjutkan, potongan tagihan juga melihat apa yang sudah dinyatakan PLN atas kondisi di daerah. Yang pasti, gangguan itu bernilai 10 persen dari yang dinyatakan PLN. Misalnya, perusahaan listrik itu menyatakan daerah A akan mendapat gangguan total 10 jam. Namun, kenyataannya, gangguan memakan waktu sampai 13 jam.

Nah, jika dipersentase, kelebihan tiga jam itu adalah 30 persen. Berarti, pelanggan di tempat gangguan tersebut layak mendapat kompensasi. ’’Realisasi di lapangan, kalau satu di antara lima unsur itu lebih dari 10 persen, akan diberi kompensasi 20 persen dari tagihan minimal,’’ jelasnya. (dim/c5/end)

Read more

Kontras Minta Presiden Batalkan PB Pollycarpus

Kontras Minta Presiden Batalkan PB Pollycarpus

TAGIH JANJI PEMERINTAH: Aksi teatrikal peringatan 10 tahun meninggalnya aktivis HAM Munir di Bandung, Minggu (7/9). (Khairizal Maris/Radar Bandung)

KOMPOS - JAKARTA – Pembebasan bersyarat (PB) terpidana kasus pembunuhan pejuang HAM Munir, Pollycarpus Budihari Prijanto, terus dipermasalahkan. Setelah Suciwati, istri almarhum Munir, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam pemberian PB tersebut. Bahkan, LSM yang dibesarkan Munir itu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan PB tersebut.

 kompos portal berita no satu di kabupaten bojonegoro jawa timur

Deputi Pemberian Hak Sipil Kontras Putri Kanesia mengatakan, pengusutan kasus pembunuhan Munir saat ini masih mangkrak. Keputusan pemberian PB kepada Pollycarpus tersebut memberikan sinyal negatif untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. ”Kasus belum selesai, tapi terpidananya bebas,” terangnya.

 kompos portal berita no satu di kabupaten bojonegoro jawa timur

Pembebasan bersyarat tersebut dikhawatirkan menjadi tanda bahwa pemerintah menganggap kasus Munir itu telah selesai. Dengan begitu, pembunuhan berencana tersebut dianggap hanya dilakukan satu orang saja. ”Ini menunjukkan komitmen pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM harus dipertanyakan,” terangnya.

 kompos portal berita no satu di kabupaten bojonegoro jawa timur

Pertimbangan memberikan PB kepada Pollycarpus yang hanya berdasar perilaku baik dianggap Kontras sama sekali tidak tepat. ”Bagaimana mungkin hanya dengan diam dan membuat sabun mandi di penjara lalu dianggap hukumannya telah sebanding. Ini kebijakan yang sangat aneh,” terangnya.

 kompos portal berita no satu di kabupaten bojonegoro jawa timur

Menurut dia, pihaknya tidak akan tinggal diam. Dia meminta pemerintahan Jokowi harus membatalkan PB itu dan mengungkap kasus Munir seterang-terangnya.

 kompos portal berita no satu di kabupaten bojonegoro jawa timur

Koordinator Kontras Haris Azhar menjelaskan, yang paling dikhawatirkan saat ini adalah kasus HAM lainnya juga tidak akan selesai. ”Ini masalah utamanya,” tutur dia.

kompos portal berita no satu di kabupaten bojonegoro jawa timur

Haris menuturkan, sangat mungkin banyak pelanggar HAM yang ada di barisan pemerintahan saat ini. ”Ini buktinya,” tegasnya. (idr/c10/sof)

Read more

Yang Lain Ribut BBM Naik, Arek ITS Bikin Bus Listrik

INOVASI: Tri Rismaharini mengemudikan bus berbahan bakar listrik dan matahari karya akademisi ITS, bersama Rektor ITS Triyogi Yuwono dan Dirut Telkomsel Alex J. Sinaga, saat perkenalan di kawasan Car Free Day Surabaya Minggu (23/11). 

KOMPOS - SURABAYA – Akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya punya cara yang patut ditiru dalam merespons isu energi yang saat ini menjadi perhatian masyarakat. Saat banyak pihak terlibat pro-kontra perlunya penghapusan subsidi BBM, kampus teknik terbesar di Indonesia Timur itu hadir dengan tawaran solusi. Yakni, bus transportasi umum berbahan bakar listrik dan sinar matahari. Langkah ITS itu sejalan dengan upaya negara-negara maju yang melakukan inovasi bahan bakar untuk kendaraan transportasi umum.

Bus yang merupakan hasil kerja sama antara ITS, Pemerintah Kota Surabaya, dan operator seluler Telkomsel itu di-launching di area car free day di Surabaya Minggu (23/11). Hadir dalam peresmian, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Rektor ITS Prof Triyogi Yuwono, dan Direktur Telkomsel Alex J. Sinaga.

Setelah seremoni peresmian, Risma dan tamu undangan mencoba mengendarai bus berwarna merah tersebut. Rombongan yang berjumlah 25 orang itu menaiki bus electric solar itu sekitar 10 menit dan menempuh jarak putar-putar kawasan CFD di pusat kota Surabaya sekitar 3 kilometer. bus listrik its

Setelah test drive, Tri Rismaharini mengatakan, bus listrik sejalan dengan visi Surabaya sebagai ecocity. ’’Saya mau pesan satu mobil listrik untuk mobil dinas. Ke depannya transportasi masal di Surabaya juga seperti ini,’’ ucapnya.

Rektor ITS Triyogi Yuwono mengatakan, dana yang dihabiskan untuk membuat bus itu Rp 1,5 miliar. Komposisi paling mahal adalah mesin dan baterai yang didatangkan dari Singapura dan Tiongkok. ’’Prosesnya cepat sekali. Kami dihubungi oleh pihak Telkomsel dua bulan lalu,’’ papar Yogi.

Bahkan, yang dipesan tidak hanya mobil, tetapi juga kapal pesiar mini listrik yang sedang dalam pengerjaan. Bila sudah selesai nanti, kapal pesiar mini listrik itu dioperasikan di Kalimas. Menurut Yogi, kerja sama tersebut merupakan bentuk dari triple helix yang berjalan dengan baik. Karena akademisi tetap melakukan riset, industri membantu realisasi dan pemerintah memberikan dukungan. ’’Sepertinya, Pertamina dan Teluk Lamong juga tertarik. Mereka sedang berkoordinasi dengan kami,’’ terangnya.

Ketua Tim Riset Mobil Listrik Muhammad Nur Yuniarto menambahkan, sejak bus listrik dipesan dua bulan lalu, sejak itu pula mereka bekerja 24 jam sehari selama 2 bulan. ’’Ada lima dosen, tujuh orang mekanik, dan 40 mahasiswa yang terlibat,’’ ucap dosen teknik mesin itu.

Sistem energi bus listrik berasal dari 80 persen listrik dan 20 persen tenaga matahari. Oleh karena itu, di atas bus diberi solar panel untuk menyerap panas matahari. Pengisian baterai selama 8–10 jam nanti bisa dioperasikan dalam jarak 160 kilometer. Kapasitasnya 26 orang, dengan 9 kursi dan 17 orang yang berdiri. ’’Tapi, karena ini masih prototipe pertama, jadi masih dihibahkan menjadi kendaraan di dalam kampus ITS,’’ papar Nur. Rencananya, akhir bulan ini mencoba rute yang pertama. Jadi, targetnya awal tahun depan sudah bisa digunakan di lingkungan ITS. kompos.info kompos surabaya jatim

Bagaimana peluang untuk dijadikan transportasi masal? Nur optimistis kendaraan listrik bisa menjadi transportasi masal menggantikan kendaraan BBM. Hanya, itu tidak bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Setelah prototipe1, dibutuhkan dua prototipe lagi untuk menguji kelayakannya. Sebab, transportasi masal melibatkan masyarakat luas dan nyawa orang banyak. Oleh karena itu, ITS kini tengah melakukan riset untuk membuat station charging kendaraan listrik dengan mengombinasikan tenaga matahari dan listrik. ’’Jadi, di atasnya tetap diberi solar panel,’’ ucapnya. kompos.info kompos surabaya jatim

Direktur Telkomsel Alex J. Sinaga menambahkan, sumbangan untuk pengembangan mobil listrik itu dalam rangka mendukung Surabaya sebagai kota ramah lingkungan. ’’Harapannya tentu supaya terus dikembangkan dan suatu hari nanti benar-benar bisa menjadi transportasi masal,’’ ungkapnya. (ina/c4/kim)

Read more

Unas Dievaluasi, Pelaksanaan 2015 Masih Tanda Tanya

KOMPOS - JAKARTA – Nasib ujian nasional (unas) 2015 masih belum jelas. Sebab, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan kini mulai mengevaluasi ujian tahunan penentu kelulusan itu. Apakah unas dipertahankan sebagai ujian penentu kelulusan atau dihapus, hal itu segera diputuskan pemerintah.

Ditemui di kantornya (21/11), Anies mengatakan, pada tahap awal evaluasi unas itu, dirinya berkonsultasi dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Banyak aspek yang ingin dilihat Anies secara lebih dalam. Salah satu yang paling mendesak adalah apakah unas masih dipakai sebagai penentu kelulusan siswa.

”Pandangan saya, kalau dari proporsi kelulusan, unas sudah bukan lagi menjadi penentu kelulusan,” paparnya. Sebab, selama beberapa tahun terakhir, kelulusan unas hampir sempurna. Persentase kelulusan unas sudah mendekati 100 persen.

Contohnya penyelenggaraan unas 2013–2014 April lalu. Berdasar hasil pengolahan akhir, 1.624.946 siswa SMA (99,52 persen) dinyatakan lulus dan 7.811 siswa (0,48 persen) tidak lulus. Di kelompok SMK, ada 1.170.748 siswa (99,90 persen) yang lulus dan 1.159 (0,1 persen) yang tidak lulus.

Menurut menteri kelahiran Kuningan, Jawa Barat, tersebut, dengan diselenggarakannya unas, siswa hanya belajar untuk mengerjakan soal ujian. Karena itu, anak-anak terbiasa dengan penguasaan materi pelajaran pada fase low order thinking (berpikir level rendah). ”Padahal, yang kami harapkan, para siswa itu sudah masuk fase high order thinking (berpikir level tinggi),” ujar Anies. bojonegoro post

Menteri lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, dalam pertemuan pertama dengan BSNP tersebut belum ada keputusan penting. Anies menjelaskan, inti pertemuan perdana Kamis lalu (20/11) itu, dirinya menugasi BSNP untuk mengevaluasi penyelenggaraan unas secara menyeluruh.

Apakah tahun depan masih ada unas? Anies menegaskan bahwa rapat-rapat sampai saat ini belum membahas sejauh itu. ”Tapi, sangat mungkin (tahun depan) tidak ada unas,” ucap dia. Namun, dia meminta masyarakat menunggu keputusan final Kemendikbud. sekolah bojonegoro nasional

Program evaluasi unas itu merupakan agenda penting kedua dalam kepemimpinan Anies. Sebelumnya, dia sudah menggelindingkan evaluasi kurikulum 2013 (K-13). Dari hasil sementara evaluasi, Anies mengatakan bahwa isi K-13 baru setengah matang. Namun, bahan yang setengah matang itu diterapkan secara menyeluruh di Indonesia. (wan/c11/end)

Read more

JK Persilakan Interpelasi BBM

KMP Minta Jokowi Hati-Hati dengan Orang Dekatnya

KOMPOS - JAKARTA – Pemerintah mempersilakan DPR menginterpelasi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena merupakan hak yang melekat pada dewan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah siap menghadapi hak meminta keterangan tersebut.

’’Hak interpelasi kan hak bertanya, ya tentu akan kami jawab,’’ ujar JK setelah meninjau pembagian dana sosial di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta, Rabu (19/11).

Mantan ketua umum Golkar itu menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan materi yang akan dibawakan untuk menjawab pertanyaan DPR. ’’Pas nanti ditanya, pasti kami jawab,’’ ucapnya.

Sejumlah fraksi memang berancang-ancang mendorong interpelasi. Lewat pimpinan fraksi masing-masing, empat partai di Koalisi Merah Putih (KMP) telah membuka peluang hak yang bisa berkembang ke arah impeachment tersebut untuk digunakan DPR dalam waktu dekat. Mereka adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Demokrat.

Khusus untuk Fraksi Partai Gerindra, partai yang dikomandani Prabowo Subianto itu menyatakan menunggu perkembangan beberapa hari ke depan. Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani berharap Presiden Jokowi segera membatalkan kebijakan menaikkan harga BBM per 18 November 2014. ’’Kami memilih mengetuk hati Presiden. Kalau dibatalkan, tidak perlu ada hak bertanya,’’ katanya di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Terhadap sikap sejumlah fraksi atas kebijakan kenaikan harga BBM itu, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait memandang hak interpelasi masih sebatas wacana di parlemen. ’’Selama belum resmi menjadi sikap dewan, itu semua belum pasti,’’ imbuhnya.

Meski demikian, lanjut Ara –sapaan akrabnya–, kalaupun nanti akhirnya ada hak interpelasi, presiden tidak akan menentang. Dia percaya, interpelasi tidak akan berlanjut menjadi persoalan serius. ’’Pak Jokowi dan legislator punya hubungan dekat. Jadi, tidak masalah. Namun, hak interpelasi belum resmi diajukan dewan,’’ ucapnya.

Sesuai dengan Tata Tertib DPR, usul hak interpelasi sedikitnya diajukan 25 anggota dan lebih dari satu fraksi. Usul tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan dewan untuk diumumkan dalam rapat paripurna. Setelah itu, badan musyawarah (bamus) akan membahas dan menjadwalkan rapat paripurna berikutnya dengan agenda penyampaian penjelasan pengusul dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Sementara itu, Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah meyakinkan bahwa fraksi-fraksi di KMP tidak ingin menjatuhkan Presiden Jokowi di tengah jalan. KMP, menurut dia, justru ingin mengingatkan presiden agar berhati-hati dengan beberapa orang di sekelilingnya.

Selain soal BBM, dia menunjuk sejumlah langkah blunder lainnya yang bersumber dari orang-orang di sekeliling presiden. Mulai langkah Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan salah satu kubu PPP yang masih bersengketa, kartu sakti, hingga pelantikan Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta.

’’Jokowi harus hati-hati kepada orang-orang di sekelilingnya atau penasihat-penasihatnya. Kami masih ingin mengingatkan Jokowi mengenai hal tersebut,’’ ujar Fahri. (aph/dyn/c5/fat)

Read more

Undangan Mantu Pejabat Akan Dibatasi

Kebijakan Terbaru Menteri PAN-RB

SURABAYA – Imbauan Presiden Joko Widodo agar para pejabat tidak boros dan hidup mewah diterjemahkan para menteri dalam berbagai kebijakan teknis. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Yuddy Chrisnandi termasuk yang banyak mengeluarkan aturan baru yang membatasi para pejabat pemerintah.

Kebijakan terbaru yang segera dikeluarkan Yuddy adalah membatasi jumlah undangan bagi pejabat yang menikahkan anaknya alias mantu. ”Maksimal hanya boleh mengeluarkan 400 undangan,” kata Yuddy saat berdiskusi dengan para redaktur Kompos  di Graha Pena Surabaya tadi Senin malam (17/11).

Pembatasan itu, kata Yuddy, dimaksudkan agar para pejabat tidak mengadakan pesta mewah dengan mengundang ribuan orang ketika menikahkan anaknya. Tradisi pejabat mengadakan resepsi pernikahan supermewah, lanjut Yuddy, tidak elok bila dilihat masyarakat.  

Draf peraturan menteri sebenarnya sudah siap untuk diteken. Namun, Yuddy masih memberikan kesempatan sampai akhir tahun ini. ”Saya masih istikharah. Rencananya berlaku 1 Januari 2015,” kata politikus Partai Hanura itu.

Sebenarnya, kata Yuddy, aturan tersebut bukan hal baru. Sebab, pada zaman Presiden Soeharto, regulasi semacam itu juga ada. Kala itu para pejabat yang menggelar acara resepsi pernikahan diberi batas maksimal undangan 250 orang.

Dalam kunjungan tadi malam, Yuddy didampingi Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M. Yusuf Ateh, Staf Khusus Kementerian PAN-RB Daisy Hartikti, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, dan Kabiro Organisasi Pemprov Jatim Setiajit. Rombongan diterima awak redaksi yang dipimpin Pemred Kompos Nurwahid, Wapemred Abdul Rokhim, dan Direktur Eksekutif Kompos.

Sebelumnya Yuddy mengeluarkan sejumlah regulasi. Mulai pembatasan perjalanan dinas, pelarangan rapat di hotel, hingga mewajibkan makanan lokal untuk konsumsi kegiatan. Selain itu, Kementerian PAN-RB menyiapkan budaya baru, yakni pemberian reward kepada lembaga pemerintahan yang dianggap sukses menghemat anggaran belanja barang-pegawai. ”Biasanya lembaga pemerintah dianggap berhasil jika tingkat serapannya tinggi. Sekarang dianggap berhasil jika bisa menghemat, tapi produktivitas tetap tinggi,” katanya.

Selama ini, kata Yuddy, ada budaya yang lazim terjadi di kalangan birokrasi, yakni berlomba-lomba menghabiskan anggaran pada November–Desember.

Dalam diskusi tersebut, Yuddy kembali menegaskan rencana pemberlakuan moratorium PNS. Dia menyebut agenda itu manjadi momentum evaluasi total terhadap birokrasi di negeri ini. Mulai evaluasi penempatan, efektivitas layanan, hingga efisiensi anggaran.

 

Sebab, sampai saat ini, anggaran yang dialokasikan APBN untuk kepentingan pegawai masih lumayan tinggi. Di antara total APBN Rp 2.091 triliun, sebesar Rp 820 triliun dipakai untuk belanja pegawai yang totalnya mencapai 4,71 juta jiwa.

Read more

Harga BBM Naik Harga Minyak Tanah Subsidi Tidak Berubah

Pemerintah secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar mulai Selasa (18/11/2014) pukul 00.00.

KOMPOS, Jakarta - Bila harga BBM subsidi jenis premium dan solar naik, namun pemerintah memutuskan harga minyak tanah bersubsidi tetap bertahan di kisaran saat ini Rp 2.500 per liter.

Ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka saat mengumumkan kenaikan harga BBM, Senin (17/11/2014). "Harga minyak tanah tak naik," ujar dia.

Sebelumnya pemerintah secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar mulai Selasa (18/11/2014) pukul 00.00 WIB. 

Harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter dari sebelumnya Rp 6.500 per liter. Sementara harga solar naik Rp 2.000 dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter.

"Saya selaku Presiden RI menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 pada Selasa 18 November 2014," ujar Jokowi.

Dia menuturkan kenaikan harga BBM sudah melalui proses pembahasan di tingkat menteri hingga sidang kabinet maupun ratas (rapat terbatas) di Istana. Kenaikan harga BBM ini akan dialihkan untuk subsidi ke sektor lain.

"Kami harus memilih dan mengambil keputusan hari ini selesai melalui serangkaian pembahasan di sidang rakor teknis Menko dan ratas di Istana, memutuskan pengalihan subsidi dari konsumtif ke sektor produktif," kata dia.(Yas/Nrm)

Sumber : Liputan6

Read more

Revisi UU MD3 Bisa Tidak Mulus

Revisi UU MD3 Bisa Tidak Mulus PDIP Usulkan Tak Hanya Bahas Jatah Pimpinan Komisi

KOMPOS - JAKARTA – Agenda revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai tindak lanjut kompromi Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen berpotensi tidak berjalan mulus. Sebab, PDIP juga sedang menyiapkan agenda tambahan terkait langkah rencana perubahan tersebut.

Tambahan perubahan dalam UU MD3 itu berpotensi memperumit pembahasan. Selain mengatur penambahan jumlah kursi wakil pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) yang terdiri atas 11 komisi dan 5 badan, partai utama pendukung pemerintahan Jokowi-JK itu mengajukan revisi terkait pasal-pasal yang dianggap mengganggu jalannya pemerintahan.

”Jadi, (revisi) diperlukan bukan hanya soal jabatan AKD. Ada aturan-aturan yang terlalu berlebihan nuansa (sistem) parlementernya,” kata Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ditemui di sela-sela acara peringatan HUT Ke-3 Partai Nasdem di Kantor DPP Nasdem, Jl Gondangdia, Jakarta, Selasa (11/11).      

Hasto menambahkan, ada semacam political engineering untuk mengarahkan penerapan sistem parlementer dalam MD3. ”Karena itu, perlu ada upaya untuk mengembalikan pada sistem presidensial sebagaimana yang berlaku di negeri ini,” ucap mantan deputi Tim Transisi Presiden Jokowi tersebut.

Hasto kemudian menunjuk salah satu pasal di UU MD3 yang dianggap bertentangan dengan prinsip presidensial, yaitu pasal 98 yang mengatur tugas komisi. Dia menyatakan, ada sejumlah ketentuan di pasal tersebut yang telah overlapping. ”Melebihi wilayah dalam kerangka sistem presidensial,” tandasnya.

Semangat utama yang perlu diluruskan, tegas Hasto, adalah ketika seorang presiden dipilih langsung, yang bersangkutan dan para pembantunya juga harus dijamin bisa melaksanakan kerja dengan baik selama lima tahun. ”Kecuali kalau presiden dan para pembantunya melanggar undang-undang, maka perlakuannya bisa berbeda,” tutur Hasto.

Meski tidak menyebut secara pasti, penjelasan Hasto mengarah pada ketentuan di pasal 98 ayat 6 UU MD3. Di situ diatur, keputusan dan atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah. Bukan hanya itu, keputusan dan atau kesimpulan juga wajib dilaksanakan pemerintah.

Di ayat berikutnya (ayat 7) kemudian diatur, ketika ada pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 6, komisi dapat mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hingga hak menyatakan pendapat. Atau hak anggota lainnya mengajukan pertanyaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terpisah, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham hanya mengingatkan bahwa waktu yang dirancang untuk pembahasan revisi UU MD3 cukup pendek. Belum lagi, proses revisi masih harus dilanjutkan dengan mengubah sejumlah ketentuan terkait di tata tertib (tatib) DPR.

Meski tidak tegas menolak, Idrus mengajak semua pihak berfokus dulu menyelesaikan persoalan yang ada di DPR saat ini. Tujuannya, tambah dia, DPR bisa segera bekerja dan menjalankan fungsinya. ”Yang utama itu kan merevisi pasal yang terkait dengan komposisi kepemimpinan alat kelengkapan dewan dengan menambah satu wakil di sana. Yang lain itu cuma tambahan,” tutur Idrus.

Sesuai hasil lobi terakhir, pada Kamis (13/11) akan dilaksanakan rapat paripurna sebagai tahap awal merevisi UU MD3 dan tatib DPR. Saat itu seluruh pihak juga telah sama-sama merancang bahwa agenda revisi dua aturan tersebut bisa selesai sebelum 5 Desember.

Selain persoalan tersebut, agenda kompromi KMP dan KIH masih terhadang belum adanya kesepahaman di sejumlah fraksi KIH dengan format dan mekanisme bagi-bagi kursi. Hingga kemarin fraksi-fraksi dari partai selain PDIP masih tidak menginginkan kompromi lewat revisi UU MD3.

Salah satunya PPP kubu muktamar Surabaya. Ketua DPP PPP versi Romahurmuziy, Amir Uskra, mengatakan, sampai kini belum ada pembicaraan di internal partai KIH yang membahas bagi-bagi kursi. Namun, dia berharap pembagian kursi itu berjalan secara proporsional. ”Harapannya merata. Namun, kami akan bicarakan di level internal,” jelasnya.  

Menurut Amir, mekanisme pembagian 21 kursi yang diberikan KMP secara proporsional berdasar perolehan kursi di DPR. Atas landasan itu, Amir mengklaim bahwa partai berlambang Kakbah tersebut mendapatkan minimal dua pimpinan komisi. ”Menurut perhitungan kami mendapatkan tiga lebih pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan,” ucapnya.

Namun, jelas Amir, ke depan KIH akan melakukan pembahasan secara internal. Jatah 21 kursi itu bakal dibagi merata. Amir menegaskan bahwa PPP tidak keberatan jika hanya mendapatkan jatah wakil ketua komisi. ”Prinsipnya, kami menerima untuk kebersamaan, demi untuk kerja,” ucapnya.

 

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, belum sregnya partai-partai di KIH harus segera disikapi pimpinan KIH. Menurut dia, juru runding KIH yang diwakili Pramono Anung dan Olly Dondokambey harus segera memberikan penjelasan kepada partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK itu. ”Biarlah mereka yang memberikan penjelasan,” ujarnya.

Read more

Bagi-Bagi Komisi Beres, KMP dan KIH Berdamai

KOMPOS - JAKARTA – Kesepakatan damai antara kubu oposisi di parlemen (Koalisi Merah Putih/KMP) dan fraksi-fraksi pendukung pemerintah (Koalisi Indonesia Hebat/KIH) segera direalisasikan dalam beberapa hari ke depan. Lewat pertemuan lobi yang berakhir Sabtu malam (8/11), sejumlah elite KMP dan KIH sepakat mengakhiri polemik yang berujung pada munculnya pimpinan DPR tandingan itu.

Dalam pertemuan tersebut, pihak KMP yang menguasai parlemen siap mengakomodasi KIH di posisi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di sebelas komisi dan empat badan. Meski mekanisme komprominya masih akan dibicarakan lebih lanjut, 16 posisi wakil pimpinan AKD bakal menjadi jatah KIH.

”Kami memberi jabatan wakil. Mereka (KIH) meminta 16 (posisi), tidak masalah,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad saat ditemui di acara senam masal peringatan HUT Ke-50 Golkar di Silang Monas, Jakarta, Minggu (9/11).

Fadel mengatakan, lobi diikuti sejumlah pimpinan KMP dan tim dari KIH. Pihak KMP, ada Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Wakil Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, dan Ketua DPP Partai Golkar Ade Komarudin. Sebaliknya, KIH diwakili politikus senior PDIP Pramono Anung dan Ketua Fraksi PDIP Olly Dondokambey.

Menurut Fadel, kata sepakat di pertemuan tersebut tinggal dituangkan secara formal. Karena itu pula, kesepakatan tersebut nanti juga harus ditandatangani pimpinan presidium dari KMP. Dalam hal ini, jabatan tersebut dipegang Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ical –sapaan akrab Aburizal– tidak ikut dalam pertemuan itu. ”(Kesepakatannya) sekarang tinggal diteken ARB (Ical, Red). Beliau akan kembali ke Jakarta hari Selasa (11 November, Red) dari daerah,” ujarnya.

Ada beberapa opsi yang selama ini berkembang terkait mekanisme kompromi antara KMP dan KIH. Khususnya menyangkut pengakomodasian KIH dalam formasi pimpinan AKD.

Salah satu pilihan yang muncul tapi ditolak pihak KMP adalah kocok ulang. Artinya, pemilihan AKD yang sudah dilaksanakan diulang. Tidak seperti sebelumnya, pemilihan ulang tersebut nanti diikuti fraksi-fraksi di KIH.

Selain opsi tersebut, sempat pula berkembang tentang penambahan jumlah komisi. Yaitu, dari 11 yang ada saat ini menjadi 14. Muncul pula wacana tentang penambahan jumlah pimpinan AKD. Dua usulan perubahan jumlah tersebut harus ditempuh dengan lebih dahulu mengubah UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Meski enggan menyebut dengan istilah kocok ulang, Sekjen DPP Fraksi Partai Hanura Dossy Iskandar mengisyaratkan opsi itulah yang kini menguat. ”Bukan kocok ulang, tapi harus dibentuk baru,” kata Dossy saat dihubungi.

Dia memaparkan, formasi pimpinan AKD saat ini dipilih tanpa pengakuan dari fraksi-fraksi di KIH, termasuk fraksinya. Itulah yang memicu konflik di parlemen selama ini. ”Ini bagian dari mencairkan hubungan, bukan berkaitan dengan KMP dan KIH, tapi harus dilihat dari sisi kebangsaannya,” tandas dia.

Karena itu pula, dia menambahkan, dalam kesepahaman bersama yang terbentuk, tidak ada istilah pihak yang meminta dan memberi. ”Konteks pada iktikad bersama tentang proporsionalitas komposisi di DPR yang menjadi representasi pilihan rakyat,” imbuhnya.  

Kesepakatan pihak KMP dan KIH tersebut tidak dicapai dalam sekali pertemuan. Ada sejumlah rangkaian lobi yang telah dijalin. Berdasar informasi yang dihimpun, sedikitnya sepuluh kali forum lobi telah dilaksanakan kedua pihak.

”Tinggal kita lihat saja perkembangan nanti. Yang prinsip, kami juga sudah memberikan rambu-rambu,” tambah Dossy.

Pramono Anung yang ikut dalam lobi terakhir juga tidak mau menjabarkan detail pelaksanaan kesepakatan yang sudah terbangun. Dia hanya memastikan bahwa kedua pihak sudah sama-sama satu napas menyelesaikan persoalan yang ada.

”Mohon maaf, saya tidak dalam kapasitas menjelaskan, tunggu saja beberapa hari ini. Yang pasti, sudah positif,” kata Pram, sapaan akrab Pramono.

Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau kubu KMP dan KIH untuk segera bersatu. Menurut dia, DPR harus segera bekerja dan menjalankan fungsinya. ”Ya, bisa mengawasi pemerintah dan membuat undang-undang,” ujarnya (9/11).

Menurut mantan ketua umum Golkar itu, inti permasalahannya, dalam setiap pengambilan keputusan tidak digunakan mekanisme musyawarah mufakat. Namun, dengan suara terbanyak. Alhasil, hal tersebut hanya mewadahi kepentingan satu kelompok. ”Dengan musyawarah itu menempatkan partai-partai di DPR secara adil,” jelasnya.

JK pun berharap mekanisme musyawarah mufakat terus digunakan. Baik dalam rapat-rapat paripurna maupun rapat penentuan alat kelengkapan dewan. ”Musyawarah mufakat merupakan jalan terbaik,” jelasnya.

saiful aziz info saifulaziz.info lina nurfita linanurfita Republik TI bojonegoro kabar 2015 miyak gas

Dia mengatakan, jika nanti DPR kembali berseteru, pemerintah tetap akan bekerja. Dia menjamin perseteruan itu tidak mengganggu kinerja pemerintah. ”Kami tetap bekerja. Pemerintah tidak akan terganggu,” ucapnya.

Read more

Neraca Perdagangan RI Tekor di ASEAN

Defisit dengan Thailand Besar karena Impor Mobil Naik

KOMPOS - JAKARTA – Skema pasar bebas dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku akhir 2015 bakal menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Sebab, saat ini saja Indonesia sudah tekor saat berdagang dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, ASEAN memang menjadi mitra dagang utama bagi Indonesia. Itu terlihat dari nilai ekspor maupun impor antara Indonesia dan negara-negara ASEAN yang terbesar dibanding kawasan lain. ’’Tapi sayangnya, kita masih mencatat defisit,’’ ujarnya kepada Kompos Selasa (4/11).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, total ekspor nonmigas Indonesia ke negara-negara ASEAN sepanjang Januari–September 2014 tercatat USD 21,58 miliar. Angka itu lebih besar jika dibandingkan ekspor ke mitra dagang utama lainnya seperti Uni Eropa USD 12,65 miliar atau Tiongkok USD 12,58 miliar. Sementara itu, impor nonmigas Indonesia dari negara-negara ASEAN mencapai USD 22,52 miliar. ’’Sehingga, neraca dagang Indonesia dengan ASEAN mencatat defisit USD 940 juta,’’ katanya.

Di antara 10 negara ASEAN, ada tiga yang menjadi mitra dagang utama Indonesia. Yakni, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan Singapura, lanjut dia, Indonesia mencatat defisit tipis USD 9 juta, dengan Malaysia mencatat surplus USD 430 juta, dengan Thailand menderita defisit besar hingga USD 3,59 miliar, dan dengan negara-negara ASEAN lainnya mencatat surplus USD 2,31 miliar. ’’Khusus Thailand, defisit kita besar karena impor mobil yang terus naik,’’ terangnya.

Namun, jika dihitung berdasar neraca dagang nonmigas dan migas, defisit Indonesia tercatat lebih parah. Sebab, selama ini mayoritas impor BBM maupun minyak mentah Indonesia berasal dari Singapura. Sebagai gambaran, sepanjang Januari–September ini, impor BBM dan minyak mentah menembus angka USD 30,6 miliar.

Karena itu, jika diakumulasi antara ekspor dan impor migas maupun nonmigas, surplus tipis yang didapat Indonesia dari Singapura akan langsung tenggelam oleh defisit. Apalagi, ekspor minyak dan BBM Indonesia hanya sekitar USD 11 miliar. Dengan demikian, neraca dagang migas dan nonmigas Indonesia dengan ASEAN bisa menderita defisit hingga USD 20 miliar. ’’Ini angka yang luar biasa besar,’’ sebutnya.

Sasmito mengatakan, defisit tersebut diharapkan bisa mengecil jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM subsidi sehingga konsumsi dan penyelundupan akan turun. Apalagi, jika pemerintah juga menjalankan program konversi ke bahan bakar gas (BBG). ’’Tapi, yang paling utama sebenarnya adalah ekspor impor nonmigas. Sebab, di situ letak daya saing sebuah negara,’’ ujarnya.

Ekonom Raden Pardede menyatakan, selain memperbaiki daya saing dengan pengembangan infrastruktur, kunci agar Indonesia bisa sukses di era perdagangan bebas adalah masuk dalam mata rantai produksi dunia. Karena itu, Indonesia harus memiliki basis industri unggulan. ’’Fokus saja. Misalnya, untuk otomotif, kita harus bisa mengalahkan Thailand. Lalu, untuk industri manufaktur padat karya, kita harus bisa mengambil sebagian porsi Tiongkok,’’ katanya.

Read more