KOMPOS.INFO - Badan Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi (BPPT) mengemukakan biaya pemilihan kepala daerah
(pilkada) bisa dihemat hingga 50 persen apabila itu dijalankan
menggunakan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting)."Mesin-mesin ini (alat e-voting) bisa bergantian digunakan di kabupaten. Bisa hemat biaya 50 persen. Jika pilkada ada 400 kali, biaya yang dihemat tentu banyak," kata Hamman Riza Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT seperti dilansir Antara, Senin (22/9/2014).
Ia mengatakan, investasi yang dibutuhkan per unit e-voting minimal mencapai Rp 10 juta.
"Untuk pemilihan kepala desa (pilkades) biasanya digunakan dua mesin e-voting saja. Sedangkan untuk tingkat nasional atau Pemilu diperkirakan butuh 550.000 alat e-voting," ujarnya.
Menurut Faisol Baabdullah Chief Engineer Reporting Program Pemilu Elektronik (e-voting) BPPT mengatakan, pemilihan jenis perangkat e-voting juga dapat mempengaruhi biaya investasi pelaksanaan pemungutan suara elektronik.
"Dalam simulasi penggunaan e-voting, diperkirakan dana yang dihabiskan Rp12.000 hingga Rp16.000 setiap pemilih," katanya.
Posting Komentar