Ganti Rugi Lapindo dari APBN 2015

JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 diprediksi mampu menanggung dana ganti rugi warga korban lumpur Lapindo sebesar Rp 786 miliar. Tim transisi berupaya untuk mencari ruang fiskal agar bisa membayar ganti rugi tersebut. Apalagi, saat ini program-program Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sedang disusun sehingga kebutuhan membayar ganti rugi tersebut bisa dimasukkan ke salah satu program.

Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto menjelaskan, semua yang diputuskan dalam APBN 2015 tentu bakal ditindaklanjuti. Apalagi, ini soal penanganan korban lumpur Lapindo yang langsung bersentuhan dengan rakyat. ”Tentu akan menjadi prioritas utama,” tuturnya.

Menurut dia, ruang fiskal dalam APBN 2015 masih memungkinkan untuk menjalankan program ganti rugi tersebut. ”Tapi, tetap harus melakukan penghematan di sana sini atau berbagai bidang. Sehingga, program ganti rugi bisa dimasukkan,” jelas Wasekjen PDIP tersebut.

Terlepas dari proses ganti rugi, persoalan bencana lumpur Lapindo itu akan kembali dievaluasi. Akan ada pengecekan kembali seperti apa penanganan bencana yang selama ini dilakukan. ”Ini siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya saat ditemui di Rumah Transisi kemarin.

Hal tersebut penting agar kebijakan yang terkait korban lumpur Lapindo menjadi lebih tepat, tidak asal mengikuti apa yang diputuskan pemerintah sebelumnya. ”Evaluasi dilakukan setelah ganti rugi beres,” ucapnya.

Sementara itu, Deputi Tim Transisi yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Eko Putro Sandjojo menuturkan, prinsipnya, masalah lumpur Lapindo harus diselesaikan. Secara teknis persoalan itu perlu kembali dibicarakan. ”Kami yakin Jokowi-JK ingin menyelesaikan ini dengan cepat,” jelasnya.
Jokowi-JK, lanjut dia, selama ini memiliki perhatian yang begitu luar biasa untuk masalah-masalah yang menyentuh rakyat. Apalagi, masalah lumpur Lapindo tersebut telah berlarut-larut selama beberapa tahun. ”Kami akan meminta secara khusus agar Jokowi-JK memberikan perhatian,” tegasnya kala dihubungi.
PKB memastikan akan mendorong agar penanganan ganti rugi juga bisa tepat sasaran kepada korban lumpur Lapindo. Dengan begitu, di lapangan nanti tidak ada masalah. ”Konstituen kami banyak di Sidoarjo, kami tentu akan membantu secara maksimal,” tuturnya.

Menurut dia, penanganan yang berbeda harus dilakukan pemerintah baru. Dengan demikian, ketidakpuasan pada pemerintah sebelumnya bisa terobati. ”Semacam evaluasi juga diperlukan,” ujar ketua Bidang Ekonomi DPP PKB tersebut.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto bersama Gubernur Jatim Soekarwo dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sepakat membayar ganti rugi warga korban lumpur Lapindo yang tinggal di area terdampak. Ganti rugi itu bakal ditanggungkan pada APBN 2015.