Islah PPP Jilid II Sulit Terealisasi

JAKARTA – Jalan islah yang menjadi putusan sela Mahkamah Partai untuk mengakhiri dualisme kepengurusan PPP direspons negatif oleh kubu Suryadharma Ali (SDA). Ketua DPP PPP kubu SDA Fernita Darwis menegaskan bahwa islah jilid II sulit direalisasikan setelah sejumlah pihak mengingkari islah jilid I.
  kompos info kompos.info saifuaziz saifulaziz.info republik-ti.web.id republik ti Technokar3
’’Islah itu merupakan hal yang sakral dan tidak bisa  untuk mainan. Dulu konflik, terus islah jilid I. Sekarang konflik lagi, terus minta islah lagi? Tunggu saja muktamar, nggak lama lagi kok,’’ beber Fernita saat dihubungi di Jakarta Minggu (28/9).
   kompos info kompos.info saifuaziz saifulaziz.info republik-ti.web.id republik ti Technokar3
Dia juga menganggap, Mahkamah Partai tidak punya hak terlalu jauh hingga memerintah kedua kubu untuk islah. Menurut dia, institusi tersebut hanya bertugas menelaah, menganalisis, dan memutuskan permasalahan terkait dengan konstitusi partai, terutama pelanggaran AD/ART.
   kompos info kompos.info saifuaziz saifulaziz.info republik-ti.web.id republik ti Technokar3
’’Kalau islah, itu wewenang majelis syariah, bukan Mahkamah Partai. Jadi, saya berharap Mahkamah Partai bisa memberikan analisis hukum kepada orang-orang yang sudah melanggar konstitusi partai itu,’’ tandas Fernita.
   kompos info kompos.info saifuaziz saifulaziz.info republik-ti.web.id republik ti Technokar3
Belum lama ini dualisme kepengurusan sempat terjadi di partai berlambang Kakbah itu menjelang pelaksanaan Pilpres 2014. Saat itu SDA sebagai ketua umum memecat sejumlah pengurus yang tidak setuju PPP dibawa untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pilpres. Di antara yang dipecat saat itu adalah Emron Pangkapi dan Suharso Monoarfa.
   kompos info kompos.info saifuaziz saifulaziz.info republik-ti.web.id republik ti Technokar3
Namun, langkah SDA mendapat perlawanan. Dengan menghimpun sejumlah pengurus wilayah, kubu kontra SDA yang juga di-back-up Sekjen M. Romahurmuziy menegaskan bahwa langkah pemecatan, termasuk keputusan mengusung Prabowo sebagai capres, adalah ilegal. Namun, setelah melalui sejumlah proses, islah akhirnya tercapai.     
   kompos info kompos.info saifuaziz saifulaziz.info republik-ti.web.id republik ti Technokar3
Fernita menambahkan, muktamar yang rencananya dilaksanakan 23 Oktober itu menjadi forum bagi SDA untuk meletakkan jabatan secara legal sesuai dengan konstitusi partai. Tidak seperti langkah yang diambil Emron Pangkapi cs. ’’Kalau menggunakan analogi bernegara, SDA mengembalikan mandat kepada rakyat dalam muktamar. Presiden itu tidak bisa dipecat oleh menteri,’’ tandasnya.
   kompos info kompos.info saifuaziz saifulaziz.info republik-ti.web.id republik ti Technokar3
Lalu, bagaimana pihak-pihak yang sudah dipecat? ’’Untuk anggota yang sudah dipecat, dengan sendirinya yang bersangkutan juga tidak berhak lagi berada dalam muktamar,’’ tegasnya.
   kompos info kompos.info saifuaziz saifulaziz.info republik-ti.web.id republik ti Technokar3
Kubu Emron Pangkapi juga memilih menunggu putusan final dari Mahkamah Partai. Meski menerima putusan sela Mahkamah Partai, hasil pleno kubu Emron juga menilai bahwa putusan sela itu masih bersifat sementara, belum final, dan mengikat.
   kompos info kompos.info saifuaziz saifulaziz.info republik-ti.web.id republik ti Technokar3
Oleh karena itu, Emron mendesak Mahkamah Partai segera mengeluarkan putusan final sehingga pengurus dan kader tidak terombang-ambing dengan adanya konflik di PPP. ’’Kami berharap agar sebelum 1 Oktober sudah ada putusan final,’’ kata Emron.
   kompos info kompos.info saifuaziz saifulaziz.info republik-ti.web.id republik ti Technokar3