SK DPP Gus Wawan, Sebelumnya Juga Disoal Kader PKB

SIDOARJO - Masalah kelengkapan persyaratan berupa SK DPP terkait pengajuan H Sulamul Hadi Nurmawan untuk bisa melenggang menduduki kursi orang nomor satu di DPRD Sidoarjo, sebelumnya juga dipersoalkan oleh kalangan internal PKB sendiri di DPC PKB Kabupaten Sidoarjo.

H Abdul Kholik yang juga peserta fit and propertest mempersoalkan lantaran penunjukan itu belum dilandasi keputusan (SK) DPP PKB.

“SK DPP PKB soal nama yang dipilih dalam jatah jabatan sebagai Ketua DPRD Sidoarjo belum ada. Kalau ada, mesti ada lampiran yang masuk ke Sekwan,” ucapnya kepada wartawan, Rabu (17/9/2014).
 kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos
Dia menandaskan, SK itu yang patut mengeluarkan DPP PKB bukan keputusan DPC PKB Sidoarjo. Suatu lembaga, yang mempunyai badan hukum, ya DPP PKB, bukan DPC PKB. DPW dan DPC itu kepanjangan dari DPP.
 kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos
“DPC harus mematuhi mekanisme yang ada, tidak boleh melangkahi DPP. Kalau memang sudah diputuskan DPP di antara nama-nama yang ikut fit and proper test, saya pasti akan mematuhi dan tunduk pada keputusan yang ada,” terangnya.
 kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos
Kholik mengemukakan, soal SK yang menunjuk H Sulamul Hadi Nurmawan dinilai tidak melalui rapat resmi atau rapat pleno terdahulu. “Fit and proper test di DPP, SK turun dari DPC. Kalau semua itu terjadi, apa hal itu prosedural,” tukasnya mempertanyakan.
kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos kompos