Calon Menteri Belum Cerminkan Janji Figur Bersih dan Profesional

Calon Menteri Belum Cerminkan Janji Figur Bersih dan Profesional


KOMPOS - JAKARTA – Ekspektasi rakyat yang membubung tinggi pada pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Senin lalu (20/10) mulai diuji. Harapan untuk segera mengetahui anggota kabinet yang menjadi tim utama pemerintah belum kunjung terpenuhi. Bahkan, masyarakat dibuat kecewa dengan munculnya nama-nama calon menteri yang kualifikasinya jauh dari kriteria yang dijanjikan Presiden Jokowi saat berkampanye dulu.

Hingga Selasa malam (21/10) Jokowi masih enggan membeberkan rencana pengumuman kabinet pemerintahannya. Dia hanya menyatakan bahwa pihaknya telah bertemu para calon menteri kemarin dini hari. ”Saya nggak mau nyebut (siapa saja calon menteri, Red).

Karena kalian (wartawan) kan hanya sampai jam 10 (malam). Kalau kemarin kalian sampai jam 3 pagi, lha itu baru kamu tahu,” ujar Jokowi saat ditemui setelah bersua PM Papua Nugini di Istana Merdeka kemarin. Presiden 53 tahun tersebut hanya mengatakan bahwa nama-nama menteri di kabinetnya segera diumumkan dalam waktu dekat. ”Secepatnya, di tempat yang khusus,” kata presiden asal Solo itu.

Sebagai informasi, menurut rencana, susunan kabinet Jokowi mungkin diumumkan di salah satu di antara empat lokasi berikut: Tanah Abang, Monas, Istana, atau Sunda Kelapa. Ada juga yang menyebut di salah satu dermaga di Tanjung Priok. Lambannya proses penentuan kabinet tersebut menciptakan spekulasi berkepanjangan. Dampaknya pun mulai terasa. Bursa saham dan nilai tukar (kurs) rupiah yang sempat meroket pada hari pelantikan, Senin (20/10), kembali lesu.

Aksi jual investor asing kembali terjadi sehingga berdampak tertekannya indeks harga saham gabungan (IHSG). Pada penutupan perdagangan saham kemarin, IHSG turun tipis 11,18 poin (0,22 persen) ke level 5.029,34. Analis PT Asjaya Indosurya Securities William Suryawijaya menjelaskan, pelaku pasar cenderung wait and see, menunggu pengumuman kabinet Jokowi.

Padahal, dalam pidatonya, menurut William, Jokowi sebaiknya segera mengumumkan formasi menteri di kabinetnya. ”Sekarang pasar menanti menteri Jokowi. Sudah dilantik, tapi nama menteri juga belum diumumkan. Jadi, ini sedikit memengaruhi kerjanya,” tutur William. Bukan hanya masalah timing (waktu pengumuman) yang molor, beredarnya daftar calon menteri dengan kualifikasi di bawah harapan juga menjadi keprihatinan Indonesia Corruption Watch (ICW). LSM yang giat mengungkap kasus korupsi itu menilai beberapa calon menteri yang beredar di publik dan media sosial bermasalah.

Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan mengatakan, ada enam nama calon menteri yang masuk dalam rapor merah ICW. Namun, dia enggan menyebutkan secara detail nama-nama tersebut. ”Ada beberapa nama, makanya kami teriak-teriak. Dalam catatan kami, ada lima sampai enam nama yang beredar,” ungkap dia. Ade menjelaskan, enam nama tersebut akan dibuka ICW ketika Jokowi secara resmi mengumumkan nama calon menterinya. ”Makanya, kami mendesak Jokowi untuk membuka nama calon menterinya. Agar kami juga bisa menyampaikan catatan yang kami miliki dan publik juga bisa ikut serta dalam proses penyeleksian hingga 14 hari mendatang,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan bahwa nama Budi Gunawan patut mendapatkan perhatian khusus karena terkait dengan kasus rekening gendut. Namun, dia enggan memberikan penjelasan soal nama-nama lain karena belum ada pernyataan resmi tentang nama-nama calon menteri dari Jokowi. ”Ini kan namanya masih dalam banyak versi. Kami juga tidak bisa kasih rekomendasi jika masih seperti ini,” ujar Haris.

 Di sektor pertahanan keamanan, mencuatnya nama-nama sejumlah purnawirawan TNI dalam daftar calon menteri pemerintahan Jokowi-JK juga dipertanyakan. Beberapa nama yang bakal diberi jabatan di kabinet Jokowi adalah Luhut Binsar Panjaitan, Ryamizard Ryacudu, A.M. Hendropriyono, Wiranto, dan Tb. Hasanuddin. Kemunculan para mantan jenderal itu mendapat sorotan karena beberapa hal. Pertama, persoalan usia. Mantan-mantan jenderal tersebut rata-rata sudah berumur senja. Luhut yang kelahiran 28 September 1947 kini berusia 67 tahun, sama seperti Wiranto. Kemudian, ada Ryamizard yang berusia 64 tahun.

Mantan jenderal termuda adalah Tb. Hasanuddin yang saat ini berusia 62 tahun. Sedangkan Hendropriyono menjadi yang tertua karena usianya sama dengan republik ini, 69 tahun. Pengamat militer Rizal Darma Putra memandang, jika nama-nama tersebut masuk dalam kabinet, pos national security akan diisi orang-orang sepuh. Padahal, pos itu sangat strategis dengan perkembangannya yang sangat dinamis.

”Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka mampu mengikuti perkembangan tersebut?” ujarnya saat dihubungi kemarin. Berkebalikan dengan munculnya nama-nama yang mengundang sentimen negatif pasar itu, beberapa nama tokoh populer di bidangnya justru hilang dari peredaran bursa. IReS (Indonesian Research & Survey) pernah menyerahkan hasil survei penjajakan calon menteri kepada Jokowi. Salah satunya, muncul nama hakim agung Artidjo Alkostar sebagai kandidat terkuat (mendapat dukungan 24,3 persen) untuk menteri hukum dan HAM. Namun, hingga tadi malam, hakim paling ditakuti koruptor itu tak kunjung masuk dalam bursa menteri, apalagi dipanggil ke istana.

Nasib yang sama dialami Dahlan Iskan yang menempati posisi pertama (didukung 46,8 persen) calon menteri koordinator bidang perekonomian. Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, pembentukan kabinet menjadi tantangan pertama Jokowi-JK pasca dilantik. Apabila Jokowi tidak bisa menunjuk menteri yang sesuai dengan ekspektasi publik, popularitasnya akan merosot. ”(Pembentukan kabinet, Red) ini akan jadi starting point yang baik atau buruk bagi Jokowi,” ucapnya. Menurut Refly, ada sejumlah kriteria yang harus dimiliki menteri Jokowi.

Yang pertama adalah loyal kepada presiden. Hal itu penting mengingat menteri merupakan pembantu presiden yang menjadi ujung tombak dalam melaksanakan visi dan misi presiden. Dia menyangsikan loyalitas para menteri yang berasal dari partai politik, khususnya yang menjadi pengurus.

”Kalau menteri merupakan pejabat teras atau ketua umum parpol, mana mungkin dia bisa maksimal atau loyal ke presiden?” ujarnya mengingatkan. Kriteria berikutnya, sambung Refly, adalah menteri yang ditunjuk harus seorang pekerja keras, bukan sekadar menikmati fasilitas.

Kriteria ketiga adalah harus bersih dari indikasi korupsi. Jokowi harus mencoret calon yang oleh publik telah dipersepsikan terlibat dalam suatu kasus tindak pidana korupsi. ”Tidak perlu menunggu seorang calon menjadi tersangka korupsi.

Apabila di ruang publik telah diindikasikan korupsi, harus dicoret,” tegas dia. Kriteria terakhir, menurut Refly, adalah memiliki profesionalisme dan kualitas. Seorang menteri bisa saja diangkat dari latar belakang parpol, namun pencapaiannya bisa saja tidak 100 persen. Karena itu, Jokowi diminta memberlakukan standar tinggi dalam menentukan pembantunya di kabinet. ”Slot 34 menteri terlalu mahal untuk digadaikan kepada orang-orang yang bukan terbaik di negeri ini,” tegasnya.

Menanggapi keresahan soal kabinet tersebut, Presiden Jokowi menuturkan bahwa pihaknya merasa telah meminta rekomendasi dari lembaga-lembaga yang tepercaya terkait rekam jejak para calon menterinya. Dia menilai lembaga-lembaga tersebut, yakni KPK dan PPATK, sebagai lembaga yang cukup kredibel.

”Gimana sih. Kita ini sudah masukkan ke PPATK dan KPK. Masih kurang nggak?” ujar dia. Jokowi juga kembali menegaskan bahwa menterinya nanti tidak akan merangkap jabatan sebagai pengurus di parpol. ”Tidak boleh merangkap-rangkap jabatan.

Kerja di satu tempat saja belum tentu bener kok. Itu hak prerogatif presiden,” paparnya. Seharian kemarin, di sela-sela acara kenegaraan, sejumlah tokoh yang diramal bakal mengisi kabinet Jokowi dipanggil ke istana. Kedatangan para tamu tersebut terkesan sembunyi-sembunyi dan tertutup. Mereka satu per satu dijemput dari depan kompleks istana kepresidenan dengan sebuah mobil VW Caravelle hitam.

Dimulai dengan kedatangan politikus PKB Muhaimin Iskandar sekitar pukul 11.00, satu jam kemudian, giliran politikus PDIP Aria Bima yang menuju tempat yang sama. Selang beberapa menit setelah kedatangan Aria, Muhaimin tampak keluar dari Istana Merdeka. Sebagai informasi, Muhaimin masuk dalam daftar jajaran kabinet Jokowi. Yang bersangkutan direncanakan menjadi Menko Kesra.

Namun, hal tersebut tampaknya perlu dipertimbangkan lagi oleh Jokowi. Sebab, Muhaimin sebagai ketua umum PKB memiliki catatan kasus korupsi di KPK. Sekitar 45 menit kemudian, Aria keluar dari Istana Merdeka. Dia menampik spekulasi bahwa kedatangannya untuk membahas kabinet Jokowi. Dia mengatakan, pihaknya membicarakan PPP. ”Saya ke sini urusan PPP yang masuk kabinet.

Bukan urusan Aria Bima yang masuk kabinet,” ujarnya setelah bertemu Jokowi. Setelah Aria, giliran Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara yang dipanggil Jokowi. Namun, seperti Muhaimin, Mirza pun tidak berkomentar soal kedatangannya tersebut. Berikutnya, Jokowi menemui Komaruddin Hidayat. Yang bersangkutan juga memilih bungkam terkait pertemuannya dengan Jokowi.

Selanjutnya, pukul 15.00, tampak mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono mendatangi kompleks Istana Negara, masih dengan mobil hitam yang sama. Beberapa menit kemudian, terlihat mantan KSAD Ryamizard Ryacudu menyusul untuk bertemu presiden.

Hendropriyono maupun Ryamizard kompak berkelit dengan menyatakan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas kabinet. Hendropriyono mengatakan bahwa pertemuan tersebut hanya membicarakan masalah kesehatannya. ”Ada kelainan di tulang punggung, infeksi.

Karena itu, beliau tanya apa yang bisa dibantu untuk kesehatan saya. Saya terharu, beliau sangat baik,” paparnya. Tidak jauh berbeda yang dikatakan Ryamizard. Dia menegaskan bahwa kedatangannya hanya menemani Hendropriyono. ”Saya nggak pernah bohong, jadi bukan ngomongin itu (kabinet),” ujarnya. Sebagai informasi, Ryamizard digadang-gadang menjadi Mendagri.

Dulu dia punya pengalaman pahit. Yang bersangkutan pernah diangkat sebagai panglima TNI, namun akhirnya pengangkatan itu dibatalkan. ”Itu pengalaman. Tapi, saya sekali lagi belum diumumkan, tidak bicara. Tapi bukan trauma ya,” tegasnya. Satu jam kemudian, politikus Partai Hanura Yudi Chrisnandi menemui Jokowi. Seperti yang lainnya, Yudi juga mengaku tidak membicarakan perihal kabinet dengan suami Iriana itu.

”Ngobrol santai soal kampanye,” ujarnya. Selang 30 menit kemudian, mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT) mendatangi Istana Merdeka. Kedatangan CT cukup mengejutkan. Sebab, yang bersangkutan telah berjanji pada era kepemimpinan Presiden SBY untuk tidak menjabat posisi menteri pada pemerintahan saat ini. Karena itu, CT pun berkelit bahwa pertemuan empat mata tersebut hanya membahas masalah perekonomian.

Posting Komentar