KOMPOS - MAMPANG PRAPATAN – Program bantuan personal
pendidikan masih dekat dengan masalah. Misalnya soal pembagian Kartu
Jakarta Pintar (KJP) yang tidak tepat sasaran. Karena itu, Pemprov DKI
Jakarta mencari cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Salah
satunya dengan membentuk Pusat Perencanaan Pengendalian Pembiayaan
Pendidikan Personal dan Operasional (P6O).
Lembaga itu dibentuk atas instruksi mantan Gubernur Joko Widodo awal
Oktober lalu. Tujuannya, memperkuat penanganan program bantuan
pendidikan yang persifat personal seperti KJP dan bantuan bersifat
operasional seperti BOP (bantuan operasional pendidikan). ”Lembaga ini
harus melakukan validasi data ke lapangan,” ujar Kadispendik Lasro
Marbun kepada Jawa Pos Sabtu kemarin (18/10).
www.novawijaya.my.id Nova Wijaya saifulaziz.info lina nurfita Relawan TIK Bojonegoro kompos kompos www.novawijaya.my.id Nova Wijaya saiful aziz
P6O juga bertugas untuk mengendalikan program bantuan pendidikan,
khususnya realisasi di lapangan. Apalagi, anggaran KJP naik cukup
signifikan, dari Rp 799 miliar pada tahun ini menjadi Rp 4 triliun tahun
depan. Karena itu, pengendalian terhadap program unggulan pemprov itu
harus lebih maksimal. ”Apalagi pemprov juga berencana membubarkan
Yayasan Beasiswa Jakarta. Nah, lembaga inilah yang nantinya menangani
bantuan pendidikan,” kata dia.
www.novawijaya.my.id Nova Wijaya saifulaziz.info lina nurfita Relawan TIK Bojonegoro kompos kompos www.novawijaya.my.id Nova Wijaya saiful aziz
P6O juga menerima pengaduan yang bersifat profesional jika ada
persoalan pada program KJP dan BOP. Laporan yang diterima dari
masyarakat atau LSM akan langsung ditindaklanjuti. Jika ada indikasi
penyelewengan anggaran, P6O bisa menggandeng lembaga penegak hukum.
”Kalau anggota timnya sebagian besar masih dari dispendik dan beberapa
instansi lain,” jelas dia.
www.novawijaya.my.id Nova Wijaya saifulaziz.info lina nurfita Relawan TIK Bojonegoro kompos kompos www.novawijaya.my.id Nova Wijaya saiful aziz
Mantan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) DKI itu
menargetkan, lembaga tersebut mulai bekerja pada awal tahun depan.
Pihaknya hingga kini terus mematangkan, termasuk dengan menyeleksi sosok
hebat di internal dispendik. Tujuannya agar lembaga itu bekerja
maksimal dalam mengelola program bantuan pendidikan. ”Belum lagi Pak
Ahok ingin mahasiswa juga dapat KJP, artinya tugas mereka akan berat,
jadi harus mencari orang-orang pilihan,” ujar dia.
www.novawijaya.my.id Nova Wijaya saifulaziz.info lina nurfita Relawan TIK Bojonegoro kompos kompos www.novawijaya.my.id Nova Wijaya saiful aziz
Terpisah, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri
Hendri mengapresiasi terbentuknya lembaga tersebut. Dia menyarankan agar
lembaga itu fokus pada perbaikan data, khususnya penerima program KJP.
Sebab, kelemahan besar KJP saat ini adalah data. Masyarakat juga mesti
diberi ruang untuk aktif memantau proses pendataan terhadap siswa yang
berhak menerima bantuan KJP. ”Sanksinya juga harus tegas jika ada yang
sengaja menyalahgunakan data,” tandasnya.
www.novawijaya.my.id Nova Wijaya saifulaziz.info lina nurfita Relawan TIK Bojonegoro kompos kompos www.novawijaya.my.id Nova Wijaya saiful aziz
Posting Komentar