Kontras Minta Presiden Batalkan PB Pollycarpus
TAGIH JANJI PEMERINTAH: Aksi teatrikal peringatan 10 tahun meninggalnya
aktivis HAM Munir di Bandung, Minggu (7/9). (Khairizal Maris/Radar
Bandung)KOMPOS - JAKARTA – Pembebasan bersyarat (PB) terpidana kasus pembunuhan pejuang HAM Munir, Pollycarpus Budihari Prijanto, terus dipermasalahkan. Setelah Suciwati, istri almarhum Munir, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam pemberian PB tersebut. Bahkan, LSM yang dibesarkan Munir itu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan PB tersebut.
kompos portal berita no satu di kabupaten bojonegoro jawa timur
Deputi Pemberian Hak Sipil Kontras Putri Kanesia mengatakan,
pengusutan kasus pembunuhan Munir saat ini masih mangkrak. Keputusan
pemberian PB kepada Pollycarpus tersebut memberikan sinyal negatif untuk
penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. ”Kasus belum selesai, tapi
terpidananya bebas,” terangnya.
kompos portal berita no satu di kabupaten bojonegoro jawa timur
Pembebasan bersyarat tersebut dikhawatirkan menjadi tanda bahwa
pemerintah menganggap kasus Munir itu telah selesai. Dengan begitu,
pembunuhan berencana tersebut dianggap hanya dilakukan satu orang saja.
”Ini menunjukkan komitmen pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM harus
dipertanyakan,” terangnya.
kompos portal berita no satu di kabupaten bojonegoro jawa timur
Pertimbangan memberikan PB kepada Pollycarpus yang hanya berdasar
perilaku baik dianggap Kontras sama sekali tidak tepat. ”Bagaimana
mungkin hanya dengan diam dan membuat sabun mandi di penjara lalu
dianggap hukumannya telah sebanding. Ini kebijakan yang sangat aneh,”
terangnya.
kompos portal berita no satu di kabupaten bojonegoro jawa timur
Menurut dia, pihaknya tidak akan tinggal diam. Dia meminta
pemerintahan Jokowi harus membatalkan PB itu dan mengungkap kasus Munir
seterang-terangnya.
kompos portal berita no satu di kabupaten bojonegoro jawa timur
Koordinator Kontras Haris Azhar menjelaskan, yang paling
dikhawatirkan saat ini adalah kasus HAM lainnya juga tidak akan selesai.
”Ini masalah utamanya,” tutur dia.
kompos portal berita no satu di kabupaten bojonegoro jawa timur
Haris menuturkan, sangat mungkin banyak pelanggar HAM yang ada di barisan pemerintahan saat ini. ”Ini buktinya,” tegasnya. (idr/c10/sof)
Posting Komentar