Pemerintah Setuju Bensin Dihapus

Pemerintah Setuju Bensin Dihapus

SPBU Asing Terancam Gulung Tikar

HAPUS PREMIUM: Suasana pengisian bahan bakar di salah satu SPBU di Surabaya.

KOMPOS - JAKARTA – Rekomendasi tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) untuk menghentikan pengadaan bensin dengan research octane number (RON) 88 atau premium mendapat sinyal lampu hijau dari pemerintah. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), misalnya, mengakui sudah mendengar masukan dari tim reformasi. Saat ini usul tersebut masih dikaji. ”Tapi, saya kira itu usul baik,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Senin (22/12).

Menurut JK, setidaknya ada dua alasan premium bisa dihapus dari peredaran. Pertama, saat ini tidak ada produsen yang memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dengan RON 88. Akibatnya, Pertamina harus mengimpor BBM RON 92, lalu mencampurnya dengan nafta agar turun menjadi RON 88. ”Jadinya susah,” katanya.

Kedua, kualitas BBM dengan angka oktan yang lebih tinggi sudah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kendaraan bermotor. Saat ini sebenarnya semua mobil memang mensyaratkan penggunaan BBM dengan RON minimal 92 atau sekelas pertamax agar pembakaran mesinnya lebih sempurna. ”Supaya mesinnya lebih awet,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said mengapresiasi apa yang sudah dihasilkan tim reformasi. Dia menyebutnya sudah sejalan dengan tujuan pembentukan tim untuk mengurangi seminimal mungkin ruang-ruang bagi mafia pemburu rente migas. ”Pandangan dari tim RTKM mengalihkan RON 88 ke RON 92 akan mengurangi ruang praktik bisnis kartel,” katanya.

Untuk implementasi rekomendasi tersebut, Sudirman mengatakan butuh waktu guna berbicara dengan Pertamina. Itu perlu dilakukan karena Pertamina yang punya kilang.

Terpisah, Direktur Ritel dan Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menyatakan, perubahan premium menjadi pertamax bukan tidak mungkin dilakukan. Malah, waktu dua atau tiga bulan cukup untuk mewujudkan rekomendasi tersebut. Apalagi kalau kilang milik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban digunakan sepenuhnya oleh Pertamina.

”Kalau bisa dioperasikan, tidak perlu lagi ada pencampuran nafta pada jenis tertentu untuk menghasilkan RON 92,” terangnya. Di samping itu, sesuai dengan refinery development master plan (RDMP), seluruh kilang milik Pertamina akan di-upgrade untuk bisa menghasilkan jenis bahan bakar berkadar baik.

”Setiap kilang bisa menghasilkan 200 ribu barel jenis RON 92. Di seluruh kilang milik Pertamina, bukan Kilang Balongan saja,” ucapnya. Seperti diberitakan, Pertamina memang sedang menjalin kerja sama dengan tiga perusahaan minyak asal Jepang, Arab Saudi, dan Tiongkok untuk meng-upgrade kondisi kilang.

Sebab, saat ini enam kilang Pertamina hanya mampu memproduksi 800 ribu barel per hari. Jauh dari kebutuhan nasional yang memerlukan 1,5 juta barel per hari. Kalau proyek sudah disepakati, dibutuhkan waktu setidaknya empat tahun ke depan untuk realisasi.

Direktur TPPI Basya G. Himawan mengatakan, pihaknya siap bekerja sama untuk mewujudkan peralihan dari premium ke pertamax. Kilangnya bisa memproduksi RON 92 ataupun yang lebih rendah. Kepada koran ini, dia menyebut tidak ada persyaratan khusus agar pemerintah bisa membebankan produksi ke TPPI. ”Langsung saja. Kami tunggu kepastiannya,” terang Basya melalui sambunga telepon.

Untuk memproduksi, pihaknya siap bekerja sama dengan Pertamina, pemerintah secara langsung, atau secara independen. Untuk kapasitas produksi, kilang TPPI disebutnya bisa menghasilkan RON 92 atau pertamax sampai 45 ribu barel per hari. Sedangkan premium 60 ribu barel per hari.

Terpisah, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi setuju jika bensin premium dihilangkan. Dengan begitu, tidak ada lagi polemik pengaturan konsumsi premium dan pertamax. Positifnya, semua mobil akan menikmati bahan bakar berkualitas lebih baik. ”Mobil-mobil baru seharusnya memang pakai RON 92,” tuturnya.

Menurut Budi, total ada sekitar 10 juta unit mobil yang beredar saat ini yang menjadi konsumen stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Namun, dia tidak bisa memperkirakan berapa jumlah mobil yang mengonsumsi premium. Budi mengakui, pemerintah kesulitan untuk mengontrol pembelian BBM. ”Mau beli premium, pertamax, solar itu hak konsumen,” ucapnya.

Dengan dihilangkannya premium, hanya akan ada BBM jenis pertamax di SPBU. Hal itu, lanjut Budi, semakin mempermudah pengawasan dan mengurangi penyelewengan. ”Seperti LCGC (low cost green car) itu wajibnya pakai pertamax, tapi banyak juga yang isi premium. Risikonya tanggung sendiri. Menurut produsen, kalau pakai premium, dua tahun mesin bisa rusak. Garansi juga bisa tidak berlaku,” tegasnya.

Namun, Budi menolak asumsi bahwa LCGC memakan BBM subsidi dengan volume yang sangat besar. Pasalnya, penjualan LCGC hanya berkisar 120 ribu unit per tahun atau sekitar 1 persen dari total penjualan mobil nasional yang tembus 1,2 juta unit. ”Jadi, 99 persen konsumennya dari mobil jenis lain. Apalagi, LCGC irit banget, 1 liter bisa 20 kilometer. Kalaupun pakai pertamax nggak akan banyak berpengaruh ke kantong,” jelasnya.

Di tempat terpisah, pengamat ekonomi Aviliani mendukung upaya penghapusan BBM jenis premium. ”Langkah penghapusan tersebut cukup baik. Karena berapa pun RON yang digunakan, baik RON 88 maupun RON 92, yang jelas semuanya harus subsidi tetap. Di sisi lain, penghapusan BBM jenis premium juga dapat mempersempit ruang gerak mafia migas yang kerap mempermainkan harga pasar,” jelasnya kepada Kompos.

Aviliani mengungkapkan bahwa jumlah ideal selisih antara BBM jenis RON 88 dan RON 92 minimal harus Rp 2 ribu. Sebab, hal tersebut akan memengaruhi daya beli masyarakat terhadap konsumsi BBM. ”Hal itu bertujuan agar ada peralihan konsumsi masyarakat dari yang semula RON 88 menjadi ke RON 92,” tambahnya.

Pertamina, imbuh Aviliani, juga harus membangun kilang baru agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, adanya kilang baru tersebut akan memungkinkan munculnya harga pasar yang lebih murah daripada biasanya.

”Dua tahun lalu Pertamina bilang masih kurang pembangunan dua kilang. Seharusnya dalam waktu dekat segera direalisasikan hal itu agar ketergantungan impor berkurang,” tuturnya. Dengan adanya kilang-kilang baru yang beroperasi nanti, dia yakin kapasitas produksi dan kualitas BBM akan meningkat.

Aviliani juga membandingkan harga di dalam negeri dengan harga di luar negeri. Indonesia, lanjut dia, menetapkan harga pasar yang terlampau murah. Karena itu, subsidi pada bukan barang wajib ditetapkan. Meski nanti pemerintah harus siap menghadapi kekagetan konsumen yang harus membayar harga lebih mahal daripada biasanya.

SPBU Asing

Rencana kebijakan subsidi untuk bahan bakar RON 92 yang produknya dikenal sebagai pertamax bisa berdampak buruk pada SPBU asing. BPH Migas sebelumnya mengusulkan besaran subsidi tetap antara Rp 1.500 sampai Rp 2.000. Kalau angka itu disetujui dan dipindahkan ke pertamax, harga pertamax bisa turun sampai Rp 7.950 untuk Jabodetabek.

Tentu saja itu jadi mimpi buruk bagi SPBU asing yang masih menjual Rp 9.950. ”Pengalihan subsidi bisa menekan SPBU asing seperti Shell untuk menurunkan harganya,” ujar Ketua Tim RTKM Faisal Basri. Nah, kalau tidak mau menurunkan harga karena takut rugi, SPBU asing tetap menjual dengan disparitas harga yang cukup lumayan. Bukan tidak mungkin itu membuat pembeli lari.

Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan salah satu upaya untuk membangun kedaulatan energi. Untuk menjaga iklim, sebenarnya Shell, Petronas, maupun Total punya kesempatan yang sama untuk mendistribusikan BBM subsidi.

Jadi, nanti di SPBU asing ada harga yang sama untuk produk RON 92. Setiap tahunnya BPH Migas membuka beauty contest bagi perusahaan-perusahaan yang berminat mendistribusikan BBM subsidi. Untuk tahun ini, pemenangnya adalah PT Pertamina dan PT AKR Corporindo.

”Silakan saja, siapa saja. Setiap kali seleksi, puluhan perusahaan ikut. Lantas kita seleksi administrasinya, seleksi teknik, sampai finansial. Tahun ini pilihan mengerucut dan memberikan penugasan BBM subsidi melalui badan usaha yang punya infrastruktrur, yakni Pertamina dan AKR,” jelasnya.

Shell maupun Petronas sebenarnya pernah ikut beauty contest. Namun, Ibrahim ingat betul, dua perusahaan itu mundur karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. Yang paling berat adalah kepemilikan infrastruktur di luar Jawa atau Jabodetabek.

Kalau mau mendistribusikan BBM subsidi, SPBU asing mutlak perlu membangun jaringan lagi. Tidak mudah dan butuh biaya besar memang. Tetapi, itu syarat mutlak karena distribusi BBM subsidi ada di tangan pemerintah. ”Kalau memenuhi syarat, siapa pun bisa ikut mendistribusikan,” tuturnya.

Di sisi lain, Ibrahim mengatakan, realisasi dari rekomendasi perlu karena permintaan atas BBM beroktan tinggi makin besar. Kendaraan keluaran terbaru disebutnya meminta oktan tinggi untuk menggerakkan mesin dengan baik.

Shell sebagai salah satu SPBU asing yang terancam gulung tikar karena menjual bahan bakar RON 92 lebih tinggi daripada Pertamina belum bisa berkomentar banyak. Country Marketing Manager Shell Retail Julio Manuputty saat dihubungi semalam memilih menunggu langkah pemerintah atas rekomendasi itu. ”Kami belum bisa memberikan komentar. Masih menunggu peraturannya bagaimana nanti,” jawabnya. Ucapan yang sama muncul saat disinggung apakah rekomendasi yang disampaikan tim pimpinan Faisal Basri tersebut merugikan pihaknya atau tidak.(dim/owi/wir/dee/c9/kim)