JAKARTA, KOMPOS.info - Presiden terpilih Joko Widodo diminta tak memasukkan AM Hendropriyono, ke dalam kabinet pemerintahan mendatang. Pemeriksaan atas Hendropriyono justru yang harus didorong lebih kencang.
"(Justru, dorong pemeriksaan Hendropriyono untuk) peristiwa Talangsari pada 1989 dan pembunuhan aktivis HAM, Munir," kata peneliti Human Right Watch, Andreas Harsono, di Balaikota Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Andreas mengatakan Hendropriyono pernah dipanggil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait dua kasus tersebut. "Tapi tak pernah datang," ujar dia.
"Jokowi kan sudah mengatakan itu baru diduga, belum terbukti bersalah. Kalau diduga ya harusnya diperiksa. Jadi dorong Pak Hendropriyono untuk diperiksa," tegas Andreas.
Andreas berpendapat, orang dengan rekam jejak kurang baik dalam hal penegakan HAM tidak pantas masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan mendatang. Jokowi, kata dia, akan berada di posisi sulit ketika orang tersebut akan diproses hukum.
"Sebaiknya jangan ada orang yang punya dugaan terlibat pembunuhan atau apa masuk ke kabinet Jokowi. Karena itu nanti jadi beban buat dia (Jokowi). Kan tidak enak kalau teman sendiri," imbuh Andreas.
Hendropriyono saat ini menjadi penasihat senior tim transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sejak penunjukannya untuk posisi itu, kecaman berdatangan bahkan dari kalangan yang selama Pemilu Presiden 2014 kentara mendukung pencalonan Jokowi.
TAG POST :
kompos.info kompos kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info kompos
Posting Komentar