kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info
Dwi dimintai keterangan untuk melengkapi berkas perkara Jero. Sebagai kepala bagian akuntansi, dia dianggap mengetahui berbagai aliran uang yang masuk atau keluar. Dwi tampaknya punya banyak informasi penting. Buktinya, ini adalah panggilan kedua pasca penetapan Jero sebagai tersangka.
Tidak diketahui pasti kaitan Dwi dengan aksi pemerasan oleh Jero. Jubir KPK Johan Budi mengaku tidak tahu karena itu sudah masuk materi perkara. ”Yang jelas, dia dipanggil karena penyidik membutuhkan keterangannya,” ucap Johan.
kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info
Namun, informasi yang dikumpulkan menyatakan bahwa Dwi dianggap tahu soal pemerasan yang dilancarkan Jero terhadap lingkungan ESDM. Seperti diketahui, Jero melakukan pemerasan terhadap pihak internal dan eksternal. Nah, untuk internal, salah satu yang kerap dimintai uang adalah Waryono Karno, mantan Sekjen Kementerian ESDM. Dwi selaku anak buah Waryono diduga mengetahui, pernah mendengar, atau melihat pemerasan itu. Bisa jadi, dia tahu adanya uang yang keluar atas perintah Waryono ke Jero.
kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info
Meski sudah banyak memeriksa saksi-saksi, KPK belum berencana meminta keterangan Jero. Seperti biasa, lembaga antirasuah tersebut tidak terlalu mengejar pengakuan tersangka karena mereka bisa mengingkari. ”Belum ada rencana memanggil dalam waktu dekat,” terangnya saat ditanya kapan Jero diperiksa.
kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info
Sementara itu, terkait posisi Jero sebagai anggota DPR terpilih, hingga kemarin Partai Demokrat belum membahasnya secara khusus. Partai yang dikomandani Susilo Bambang Yudhoyono tersebut memilih memasrahkannya kepada proses KPU. ”Sampai saat ini belum dan belum dibahas juga di majelis tinggi,” ungkap Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf saat ditemui di kompleks parlemen kemarin.
kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info
Nurhayati menyatakan, langkah aktif untuk mengganti yang bersangkutan sebelum pelantikan belum dilakukan karena partainya berpegang pada proses hukum. Hal itu mengingat yang bersangkutan belum berstatus terdakwa sehingga pelantikannya harus dibatalkan. ”Tidak bisa berdasar putusan pribadi. Situasinya kan sedang diperiksa. Kalau sudah terdakwa, baru diganti. Tapi, intinya, kami belum membahas itu secara khusus,” imbuh politikus perempuan mantan staf khusus Ibu Negara Ani Yudhoyono tersebut.
kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info kompos kompos.info
Posting Komentar